Dimensi Mashlahah dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki keistimewaan tersendiri dibanding hukum-hukum yang ada di dunia. Berbeda dengan hukum negara Yunani, Romawi, dan Persia maupun hukum agama Yahudi dan Nasrani. Hukum Islam memiliki karakteristiknya yang unik. Ia memadukan antara akal (intellect) dan Wahyu (divine relation), rabbaniyyah dan insaniyyah, idealitas dan realitas, serta keteguhan (tsabat) dan keluwesan (murunah).

Dalam perkembangannya, hukum Islam telah menemukan base-fondationnya dalam membangun nalar epistemologi penetapan sebuah hukum. Di mulai dari dari masa Rasulullah, di mana hukum Islam dilahirkan dari sumber primernya yakni Alqur’an dan hadist sampai era tabi’it tabi’in di mana muncul istilah ‘urf, istishhab, dan istihsan sebagai sumber sekunder. Sekalipun keabsahan sumber hukum selain Alqur’an hadist (sumber sekunder) terjadi polemik diantara para ulama namun tak dapat dipungkiri kesemuanya itu mempunyai peran yang tak kalah penting dalam menyelesaikan masalah waqi’iyyah terutama problem-problem kontemporer abad 20. Salah satu dari sekian dalil seakunder yang banyak diminati dalam kajian hukum Islam adalah maslahah mursalah.

Sebelum mengenal lebih jauh mengenai maslahah mursalah, kita perlu ketengahkan apa yang dimaksud maslahah dalam konteks syariat Islam.

Alghazali merumuskan maslahah -dan ini yang menjadi dasar pijakan mayoritas ulama- dalam magnum opus-nya al-Mustasfa dengan mengatakan:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي اْلأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِيْ بِهَا ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ مَضَرَّةٍ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ وَصَلاَحُ الْخَلْقِ فِيْ تَحْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّنَا نَعْنِيْ بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُوْدُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ اْلأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوْتُ هَذِهِ اْلأُصُوْلَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

“Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Dan yang kami maksud dalam statemen ini (maslahat) bukan makna tersebut. Sebab penarikan manfaat dan penolakan bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisir tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan “maslahah” adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara’). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu memproteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut “maslahah”. Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah.”

Dari paparan tersebut, yang dikategorikan Maslahat dalam jurisprudensi Islam adalah segala sesuatu yang bisa menjamin eksistensi agama (religion), jiwa (soul), akal (intellect), harta (property), dan keturunan (generation) yang dikenal dengan al-dlaruriyyat al-khamsah (five essentials). Sedangkan sebaliknya, segala sesuatu yang mengacaukan eksistensi kelima prinsip  tersebut dinamakan mafsadat.

Sekalipun konsep maslahah diterima dalam proses penetapan sebuah hukum, namun para ulama masih mempersoalkan mengenai apakah maslahah adalah motif di balik syariat Islam?

  1. Golongan Mu’tazilah berpendapat bahwa mashlahah itu mempunyai kualitas sebagai illat ba’itsah, yakni menjadi motif pendorong bagi Allah untuk mensyariatkan suatu hukum. Pandangan Mu’tazilah ini dimotori dengan prinsip mereka bahwa Allah wajib berbuat yang baik atau yang lebih baik (ash-shalih atau al-ashlah) bagi hambanya.
  2. Menurut Asya’irah, mashlahah itu bukanlah sebagai illat ba’itsah bagi Allah, karena Allah tidak mempunyai kewajiban dan beban apapun dengan hamba-Nya (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ).
  3. Maturidiyah dalam hal ini berada di antara Mu’tazilah dan Asya’irah. Mereka tidak berkeberatan menempatkan mashlahah sebagai illat ba’itsah, namun dengan pengertian bahwa di dalam mensyariatkan hukum, Allah mempunyai maksud dan tujuan, yaitu mewujudkan mashlahah.

Dalam hukum Islam, maslahah tidak selamanya berjalan saling beriringan dan sejalan dengan teks-teks syari’ah. Adakalanya ia malah bertabrakan dengan sumber primer Alqur’an dan hadist. Oleh karenanya para ushuliyyin membagi maslahah menjadi 3 bagian :

  1. Maslahah Mu’tabarah (accredited interest): Maslahah yang dilegitimasi oleh syari’ melalui teks Al-Qur’an dan hadist. Seperti keharaman khamr untuk menjaga akal dan adanya perwalian harta bagi anak kecil untuk menjaga harta.
  2. Maslahah mulghah/marjuhah (discredited interest): maslahah yang dinafikan oleh syari’ melalui nash Al-Qur’an dan hadist untuk mencapai maslahah yang lebih penting di mata syari’. Seperti mengkhususkan kafarat dhihar berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang raja. Memandang bahwa berpuasa lebih memberikan efek jera (maslahah) bagi raja dibanding dengan memerdekakan budak. Hal ini dinafikan oleh syari’ karena maslahah memerdekakan budak dan menghilangkan perbudakan lebih diprioritaskan daripada memberikan efek jera bagi sang raja.
  3. Maslahah mursalah (unrestricted interest): maslahah yang tidak memiliki penegasan dari nash Al-Quran dan hadist baik yang menetapkan (i’tibar) maupun menafikan (ilgha’). Seperti pembukuan Al-Qur’an .

Maslahah mursalah atau istishlah pertama kali dikemukakan oleh Imam Malik dan kemudian dijadikan pegangan para pengikutnya.  Tidak adanya penegasan dari syari’ terhadap status maslahah tersebut menyebabkan timbulnya polemik di antara ulama mengenai ke-hujjah-annya.

Golongan pertama ialah golongan yang menolak kehujjahan maslahah mursalah yang terdiri atas kelompok Syafi’iyah, Hanafiyah Zahiriyyah dan Syi’ah. Mereka berasumsi bahwa dengan adanya maslahah mursalah akan membuka pintu kepada orang-orang yang suka mengumbar hawa nafsunya untuk menetapkan hukum sesuai keinginannya dengan dalih maslahah mursalah di mana maslahah juga akan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan letak geografis suatu daerah.

Sekalipun mayoritas Syafi’iyah tidak mau menerima istishlah sebagai dalil sama sekali, namun Al-Ghazali sebagai salah satu dari mereka adalah orang yang mau menjadikannya dalil dengan 3 syarat. Pertama, berupa maslahah dlaruriyyat yang terdiri dari al-dlaruriyyat al-khamsah. Kedua maslahah tersebut bersifat qath’i (definitive) bukan dzanni (speculative) apalagi wahm (delusion). Terakhir maslahah tersebut adalahmaslahah kulliyyah (integrity interest) yang menyangkut kepentingan seluruh orang muslim.

Sedangkan golongan kedua yang terdiri dari Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa maslahah mursalah bisa dijadikan hujjah. Mereka berargumen bahwa jikalau hukum Islam hanya didasarkan atas pertimbangan maslahah yang ditetapkan oleh teks-teks syariat, niscaya akan banyak maslahah lain yang terabaikan dan hukum Islam menjadi jumud dan kaku.

Maslahah mursalah yang dimaksud oleh kelompok kedua tidak sebagaimana yang dituduhkan kelompok pertama yakni lepas dari teks-teks syariat dengan memperturutkan hawa nafsu. Sebaliknya, ia merupakan nilai-nilai universal syariat Islam yang diambil dari penelitian beberapa teks Al-Qur’an dan Hadist oleh pakarnya untuk kemudian diterapkan terhadap persoalan baru yang memiliki esensi yang tidak jauh beda.

Dalam menetapkan hukum dengan menggunakan maslahah mursalah sebagai dalil, golongan ini menetapkan 3 syarat :

  1. Maslahah harus selaras dengan maqashidus syari’ah di mana ia tidak menafikan prinsip-prinsip pokok Syariah (general principles ofsyari’ah) dan juga tidak bertentangan dengan nash atau dalil qath’i.
  2. Adanya kepastian terhadap terwujudnya pengambilan kemanfaatan dan penghilangan kemafsadatan dalam pensyariatan hukum tersebut. Seperti kewajiban pencatatan setiap transaksi untuk mengurangi maraknya persaksian palsu.
  3. Maslahah tersebut bersifat universal bukan personal individual maupun terbatas pada golongan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Wahbah az-Zuhaily mengatakan bahwa semua ulama sepakat dengan prinsip maslahah mursalah sebagai dalil, akan tetapi dengan porsi dan bentuk yang berbeda. Kelompok Syafi’iyah lebih berhati-hati terhadap menjadikannya dalil dengan keharusan mengaitkan kepada proses qiyas yang memiliki illat mundlabithah (sebab hukum yang terstandardisasi). Berbeda dengan Hanafiyah yang membungkusnya dengan term istihsan.

Akhirnya, maslahah mursalah sebagai the second legal evidence merupakan nilai-nilai substansial yang diperoleh dari pergumulan para ulama dengan nash Al-Quran dan Sunnah. Penerapannya terhadap persolan baru yang muncul seperti penerapan lafadz ‘amm terhadap referennya. Maslahah mursalah adalah bentuk manifestasi spirit Islam yang shalihun li kulli zaman wa makan (suitable in everywhen and everywhere). Wallahu a’lam bis showab.

Di kutip dari Majalah Tanwirul Afkar Edisi 526

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *