Benarkah Dropship Haram?

Sejauh ini, peminat bisnis dropship sangat buanyaaak, terutama para ‘newbe’ karena ‘dropshiper’ tidak banyak mengeluarkan ‘effort’:
✅ Tidak perlu stok barang,
✅ Tidak perlu packing dan kirim barang,
✅ Tidak perlu kontrol dan gaji karyawan,
✅ Tidak perlu bayar biaya gudang dan perawatannya.

Kata para mastah-mbaktah😁 , drophipper kerjanya cukup scrolling, posting, sharing, selling dan akhirnya closing. Aamiin😘
Dropshipper ini cocok buat para ‘mustadh’afin’ yang minim modal sekaligus takut resiko stok barang tidak laku. Namun, sekalipun jangan pernah pandang sebelah mata dropship ini. Ibarat anak tangga, dropship adalah anak tangga pertama yang harus dilalui oleh para olshop untuk menjadi business owner hingga kemudian menjadi milioner. Ini adalah pola baku yang sudah dijalani oleh hampir semua orang yang telah sukses membangun bisnis di dunia maya.

Kuncinya cuman tiga; Jalani dengan tekun, upgrade skill, dan ibadah.
Secara lebih detail, dropshipper hanya bertugas memperomosikan barang. Menjelaskan spesifikasinya dan memberikan sampel ‘display items’ produk berupa foto, katalog, atau video. Kalau barang sudah laku, pembeli (customer) akan melakukan pembayaran via transfer ke dropshiper baru kemudian dropshiper menyerahkan uang (transfer) kepada pemilik barang, baru kemudian dilakukan pengiriman barang oleh pemiliki barang atas nama dropshiper kepada pembeli (customer).
Dengan segala kemudahan dan keutungannya, namun ternyata banyak sekali ustad di dunia maya yang tega mengaharamkan laku para dropshipper. Jelas fatwa semacam ini telah tercerabut dari akar perekonomian umat.
Argumentasinya dibangun atas terjemah hadis nabi:
لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَه
“Janganlah kamu menjual sesuatu sehingga kamu (benar-benar) menerimanya”
Benar sekali bahwa hadis ini melarang penjual untuk menjual kembali barang yang dibelinya dari orang lain, sementara penjual sendiri belum menerima barang tersebut. Dilarang karena selama barang belum diterima, akad jual belinya berpotensi bisa ‘gagal’ lantaran barang rusak dan lain-lain, sedangkan penjual sudah kadung menjualnya lagi kepada pembeli baru. Tentu ini adalah prakti jual beli yang dapat merugikan pembeli baru. [Baca, Tuhfah al-muhtaj syarh al-minhaj, hal. 50 vol. XVIII]

Atas dasar hadis di atas, ulama kemudian menetapkan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang dijual (mabi’) telah sempurna menjadi milik penjual (al-milk al-tam). Kepemilikan atas barang tidak bisa dikatakan sempurna kalau belum diterima oleh pemiliknya. Namun Imam Malik mengatakan bahwa larangan menjual kembali barang yang belum diterima (qabth) hanya berlaku pada makanan saja. Menurutnya, selain makanan boleh dijual kembali walau belum diterima. [Baca, Bahru al-Mazhab Li al-Ruyani, Hal. 509, Vol.IV]

Namun terjemah hadis di atas sangat tidak tepat kalau dijadikan landasan untuk mengharamkan dropship. Konteks hadis tersebut adalah melarang seseorang untuk menjual barang milik dirinya sendiri, sementara ia sendiri sepenuhnya belum memiliki barang tersebut. Hal ini bisa terjadi ‘lantaran’ penjual sendiri belum menerimanya dari orang lain. Tentu ini berbeda dengan dropship karena dropshipper menjual barang milik orang lain.

Lalu apakah boleh menjual barang milik orang lain?

Jawabannya boleh karena ulama tidak hanya menyaratkan/mengharuskan ada kepemilikan sempurna (milik sendiri), namun alternatif lainnya adalah memiliki otoritas atas barang yang dijual (wujud al-wilayah). Misalkan, seorang bapak menjual barang milik anaknya yang masih kecil. Dalam kasus ini, si bapak memiliki otoritas (al-wilayah) kepada anaknya yang masik kecil. Contoh lain, penjual mewakilkan atau mengijinkan orang lain untuk melakukan jual beli. Dengan demikian, orang lain yang berkedudukan sebagai wakil memiliki otoritas untuk melakukan jual beli sesuai ketentuan yang berlaku dari pemberi perwakilan (muwakkil), [Baca, al-Mu’atamad fi al-Fiqh al-Syafi’I, hal. 26-27]

Dropshipper, meskipun yang dijualnya adalah barang milik orang lain, namun ia memiliki otoritas untuk menjualnya. Otoritas ini di tandai dengan adanya ‘ijab’ (pernyataan melakukan ikatan) dan ‘qabul’ (pernyataan menerima ikatan) dari kedua belah pihak (dropshipper dan pemilik barang).

Ulama menjadikan ‘Ijab’ dan ‘qabul’ sebagai rukun wakalah karena hal itu merupakan manifestasi dari “sama-sama suka/sama-sama senang/sama-sama rela” (‘an taradhin) atas akad yang mereka lakukan. Nabi menegaskan:
إِنَّمَا الْبَيْع عَنْ تَرَاضٍ
“Hanya saja, jual-beli harus (dilakukan atas dasar) saling meridhoi”

Hadis ini meniscayakan bahwa relasi antar sesama rekan bisnis harus terbangun atas dasar saling ridho, bukan ‘suka-suka gue, derita ya derita loe’. Akan tetapi, “saling ridho” itu adalah sesuatu yang abstrak, untuk menampakkannya, ulama kemudian menyaratkan ijab dan qabul dari kedua belah pihak sebagai wujud kongkritnya.
Bentuk “ijab qabul” sangat variatif dan dinamis, tidak kaku. Tidak mulu yang dimaksud dengan ijab itu, “aku wakilkan kepadamu untuk…” Tetapi formatnya terus bergerak dan berubah-ubah sesuai laju zaman. Tidak salah kalau kemudian ulama mengatakan bahwa format ijab dan qabul bisa mengikuti trand zaman atau adat.
Terlebih saat ini, manusia sudah memasuki era digital dimana semuanya serba online. Kalau kamudian ‘ijab’ ‘qabul’ dimaknai dengan sangat kaku, maka dapat dipastikan akan menyulitkan banyak orang sementara watak Islam adalah memudahkan, bukan mempersulit. Contoh dari kemudahan ini, hanya dengan ungkapan verbal, “saya ijinkan kamu untuk jual barang-barangku…” sudah termasuk ijab. Bahkan tanpa ungkapan verbalpun tetap boleh. [baca, Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, hal. 743, Vol. IV]

Dalam lalu lintas transaksi bisnis secara virtual, ada kemungkinan pihak yang melakukan akad tidak saling kenal dan pernyataan tranksaksi (ijab dan qabul) tidak dilakukan secara nyata dengan bahasa verbal, namun sudah terwakilkan oleh notif-notif khas dunia maya. Tentu itu tidak menjadi soal, asalkan memenuhi kualifikasi nilai saling rela (‘an taradin) dengan ketentuan berupa;

✅ Jala’ al- ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan jelas.
✅ Tawaffuq, yaitu adanya kesesuaian maksud antara ijab dan qabul.
✅ Jazm al- iraadatain, antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan lain sebaggainya.

Sebagai contoh saja, tekadang kami Adeeva Group membuka layanan dropship. Tahapan yang dilakukan manajemen adalah menjaring pasukan dropshipper sebanyak mungkin. Biasanya mereka dijaring di group telegram. Setelah para dropshipper bergabung di group, owner kemudian memberikan edukasi terkait aturan main yang harus diketahui dan dipatuhi oleh para dropshipper. Konten edukasi yang paling mendasar terkait dengan benefit, spesifikasi barang, produk knowledge, harga jual, dan lain-lain. Mereka yang bersuka hati dengan ini semua akan menindaklanjutinya dengan menebarkan jala di dunia maya untuk menjaring para pembeli sebanyak-banyak. Tentu semua proses ini adalah bagian wujud saling meridhoi dan menghilangkan gharar.
Sampai di sini faham yah? Kalau belum ‘ngerti’, baca lagi ‘alon-alon’ sambil lalu tarik nafas dalam-dalam, kemudian hebuskan. Jika masih belum faham juga, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar.
Lanjutt yahh!! Okey
Kalau relasi antara dropshipper dan pemilik barang adalah hubungan antara wakil dan pemberi wakil (muwakkil) maka pertanyaan berikutnya adalah apa tugas wakil?
Tugas wakil (dropshipper) bergantung dari arahan pemilik barang. Arahan-arahan semacam ini menyebabkan akad diantara keduanya diisebut sebagai ‘wakalah muqayyadah’ sehingga cara kerja dropshipper bergantung pada juklak dan juknis dari pemilik barang. Namun jika pemilik barang tidak memberikan arahan secara detail, hanya mematok minimal harga jual saja maka ini disebut dengan ‘wakalah mutlaqah’ sehingga dropshipper memiliki kebebasan untuk berkreasi dalam batas-batas budaya/adat yang berlaku dalam bisnis. [Baca, al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Mazhabi al-Imam al-Syafi’i, hal. 177, vol. VII]
Sebuah kaidah fiqh mengatakan,
الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم
“Apa yang sudah familiar (urf) bagi pebisnis maka itu mengikat mereka”
Apa saja yang sudah familiar dalam dropship?
✅ Jual beli di dunia maya adalah Jual barang. dalam bentuk pesanan dengan bayaran kontan. Fiqh menyebutnya dengan akad salam.
✅ Dropshipper mengambil untung dari selisih harga pokok barang dengan harga jual
✅ Uang ditransfer kepada dropshipper dahulu, baru kemudian dropshiper transfer sejumlah harga pokok barang kepada pemilik barang
✅ Dilakukan pengiriman barang atas nama dropshiper

Cara kerja yang sudah familiar ini kemudian mengikat kepada kedua belah pihak, bahkan kedudukannya seperti ayat Al-qur’an dan hadis nabi. [Baca, al-Wajiz fi Idhahi Qawaid al-fiqh al-Kulliyah, hal. 306, vol. I]

Sejauh ini, sistem yang sudah lumrah ini berjalan sangat baik. Para pelaku yang sudah basah kuyup dengan dunia semacam ini sama-sama diuntungkan. Bagi pemilik barang, dengan sistem dropshipper dia akan memiliki pasukan penjualan yang banyak karena orang-orang ‘doyan’ dengan model dropship. Tentu keuntungannya akan berlipat-lipat. Pemilik barang tidak perlu lagi mengeluarkan budget iklan untuk promosi karena dropshipper sudah otomatis melakukan itu semua.
Lalu bagaimana jika dropshiper belum mendapatkan izin dari pemilik barang?
Untuk menjawabnya, ada baiknya saya hadirkan ibarah berikut ini:
لَوْ بَاعَ أَحَدٌ مَالَ الْآخَر فُضُولًا ثُمَّ أَخْبَرَ صَاحِبَهُ فَأَجَازَهُ يَكُونُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ أَوَّلًا
Kira-kira terjemahnya begini, “Kalau ada orang menjual barang orang lain tanpa ada ijin dan ridho dari pemiliknya, kemudian penjual memberi kabar kepada pemilik barang bahwa barangnya sudah dijual, ternyata pemilik barang mengizinkan maka hal ini boleh sebagaimana sedari awal telah terjadi akad wakalah
Rujukan dari “Majallatuh Ahkam” halalam 281 vol. I menegaskan posisi dropshipper tetap sebagai wakil meskipun ijin baru diperolehnya belakangan, tidak dari awal sebagaimana praktik yang udah lumrah.
Sebagai catatan akhir,
Untuk para dropshipper: jangan pernah bosan untuk terus update info barang yang dijual sehingga stok benar-benar ready dan kondisinya terpantau. Pun juga ketika promosi, perlu menjelaskan spesifikasi barang dengan sangat detail sehingga jelas bagi pembeli. Berikan kesempatan kepada customer untuk bertanya seluas-luasnya agar semua nampak terang-benderang.
Terus kalau customer tidak jadi beli, jangan baper kemudian ngome-ngomel update status. Ini justru menurunkan wibawa sebagai pebisnis.
Untuk pembeli, budayakan “baca dulu sebelum beli” dan belilah barang yang trusted, testimoni sudah banyak dan bagus-bagus.
Wallu ‘allam bi al-shawab
Dony Ekasaputra
[Tukang Buat Kopi di Mahad Aly Situbondo sekaligus Owner Adeeva Group]

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *