Corona Bukan Tho’un? Ini Sanggahan Usul Fikih Kiai Imam Nakha’i

Oleh: Imam Nakhei
Dosen Ma’had Aly Situbondo dan Komnas Perempuan

Beredar tausiah atau nasihat yang menyatakan bahwa virus Corona belum bisa disebut ‘wabah-tha’un’, karena korbannya belum mencapai ribuan melainkan baru mencapai ratusan. Atas dasar ini, tidak ada alasan untuk menjadikan Corona sebagai alasan syar’i (usdzur syar’i) untuk meninggalkan salat Jumat,  jemaah apalagi menutup umrah dan haji. Maka fatwa al-Azhar,  fatwa MUI dan juga LBM NU yang menyatakan boleh meninggalkan, bahkan wajib meninggalkan salat Jumat (bagi kawasan zona merah. Red) karena pandemi Corona adalah keliru.

Kesimpulan ini tidak salah, karena ia dirumuskan dari logika (mantiq) yang secara formil benar. Salat Jumat bisa gugur karena ada udzur syar’i. Corona bukan udzur syar’i. Maka Corona tidak bisa  menggugurkan salat Jumat.

Inilah logika manthiqi. Namun logika manthiqi bisa salah dalam perumusan kesimpulan, jika premis-premisnya tidak di-tashawwur dan di-tashdiq secara benar. Misalnya, premis yang menyatakan bahwa ‘corona bukan udzur syar’i’. Atas dasar apa corona di-tashdiq bukan udzur syar’i? Menurutnya, karena bukan wabah. Mengapa bukan wabah? Karena korbannya sedikit. Berarti untuk menyebut corona sebagai wabah harus menelan korban ribuan atau bahkan puluhan ribu korban dulu. Setelah menelan korban ribuan atau puluhan ribu, baru disebut wabah dan baru bisa dijadikan sebagai alasan syar’i menggugurkan kewajiban tertentu.

Nah, ditingkat premis inilah, seseorang bisa meleset karena tashawwur dan tashdiq-nya meleset. Pertanyaannya? Apakah untuk menyebut Corona sebagai wabah harus membunuh ribuan orang dulu? Apa tidak cukup dengan ‘adanya potensi membunuh’ puluhan ribu orang sudah bisa disebut wabah?

Perdebatan ini dalam tradisi fikih sesungguhnya sudah jamak terjadi. Misalnya dalam kasus minuman keras (khamr) yang memabukkan. Khamr dihukumi haram karena memabukkan. Apakah untuk membuktikan memabukkan harus minum khamr dulu? Setelah benar-benar mabuk (bil fi’li) baru haram? Atau cukup dengan ‘adanya potensi memabukkan’ (bil quwwah) berdasar tajribah (pengalaman) dan kajian ilmiah bahwa khamr memabukkan?

Menurut kitab-kitab fikih, untuk menyatakan bahwa khamr memabukkan dan karenanya haram tidak perlu dibuktikan dengan meminum dulu,  terus mabuk, baru haram. Akan tetapi cukup dengan ‘adanya potensi memabukkan’ berdasar pengalaman dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh ahlinya,  khamr dihukumi haram.

Kalau didekatkan dengan virus Corona, untuk menyatakan bahwa Corona adalah wabah, pandemi di Indonesia tidak perlu menunggu Corona di indonesia membunuh puluhan ribu orang, melainkan cukup dengan ‘adanya potensi membunuh’ berdasar pengalaman di berbagai negara dan kajian ilmiah dari ahlinya,  jika tidak dicegah dan diantisipsi sejak awal.

Jadi, putusan MUI,  LBM NU, dan juga Kebijakan Pemerintah sudah tepat secara fikih. Kalian bisa mendapat dua pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenaran ijtihad. Dua pahala ini jika diterima, cukup sebagai bekal masuk Surga. Akan tapi saya menyarankan tidak perlu ada gerakan mengawal fatwa, apalagi dengan demo segala. Yang terahir ini tidak perlu.

Pemahaman agama tidak cukup hanya berpijak pada teks Qur’aniyah Tanziliyyah melainkan perlu juga pendekatan teks Kauniyah Ilmiyah.

Wallahu A’lam

Situbondo 29 Maret 2020

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *