DPR RI, Kini Tak Berarti Lagi.

Apabila ada minyak Babi memakai merk dan cap Onta atau minyak Onta memakai cap Babi, itu berarti nama yang sekedar nama, nama yang tidak ada dalam wujud nyata. Dalam istilah arab ismun bila musamma (nama tanpa adanya yang dinamai, artinya nama yang sekedar nama saja).

Apabila minyak Babi memakai cap Babi atau cap Onta dipakai pada minyak Onta, maka itu ismun bil musamma (menamai sesuatu sesuai dengan obyek yang dinamai)

Nama DPR yang merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat sungguh sangat mentereng. Mengikuti nama tersebut, kita rakyat Indonesia tidak perlu sedih dan bingung, karena memiliki sebuah lembaga yang merupakan perkumpulan orang yang mendarma baktikan jiwa raga dan segala yang dimilikinya untuk menjadi penyambung lidah, pikiran dan hati rakyat.

Mengikuti namanya, sesuai Pancasila ayat ke 4, lembaga ini mestinya diisi oleh orang-orang yang sudah sampai pada taraf bijaksana (wicaksana). Dalam falsafah hidup orang Jawa, tingkatan manusia itu dari paling rendah adalah orang bodoh. Kemudian bisa naik ke atas menjadi orang pintar, naik lagi menjadi orang bener, naik lagi orang pener, naik lagi menjadi orang wicaksono atau bijkasana. Maka, tak ada rumusnya anggota DPR berbuat semena-mena, tidak jujur dan enaknya sendiri.

Rakyat tidak bisa menyampaikan langsung isi hati dan pikirannya, karena sibuk di sawah, kebun, sungai, laut, pabrik, pasar, sekolah, bangunan dan lain-lain. Mereka mengutus dan menanggung semua biaya hidup para wakilnya

Maka, menjadi ironi apabila ada anggota DPR yang merasa tidak menjadi wakil rakyat, lalu memutuskan undang-undang penting tentang nasib rakyat secara senyap di malam hari tanpa sepengetahuan rakyat.

Dalam setiap rapat, jangankan oleh DPR , rapat RT dan OSIS pun, sebelum diketok palu, mesti rumusannya dibacakan dulu dengan lengkap dan jelas. Apabila rapat RT saja seperti itu, masak rapat DPR yang UU-nya akan diberlakukan se negara kalah dengan keputusan yang lingkupnya se RT.

Lebih aneh lagi, ketika rakyat protes, maka para wakil dan yang merasa sebagai penguasa, Jokowi, Mahfud Md, juga LBP , malah menuding rakyat belum baca dan menjadi korban hoaks.

Sampeyan itu bagimana?

Mestinya sampeyan-sampeyan itu yang membacakan terlebih dulu secara terbuka kepada rakyat dari A sampai Z , baru ketok palu. Itu kewajiban sampeyan sebelum ketok palu. Bagaimana, kok malah melempar kepada pihak yang membayar sampeyan. Ini bisa digolongkan perbuatan kriminal loh.

Maka sampeyan semua harus mundur dulu ke belakang, bacakan rumusan UU-nya dari A sampai Z, baru diulangi lagi ketok palu.

Jika tidak, semua rakyat punya hak melaporkan sampeyan kepada penguasa alam semesta.

Mari ngopi dulu.

Oleh :
KH. Ahmad Muzammil.
(Alumnus Ma’had Aly Situbondo)

Facebook Comments

syarifuddin

Santri aktif Ma'had Aly Situbondo asal Pulau Raas. Saat ini, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengaji dan mengkaji kitab-kitab Fikih dan Ushul Fikih. Selain itu, ia juga aktif mengabdi sebagai Redaktur Kepenulisan di Majalah Tanwirul Afkar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *