Kiai Fawaid Menolak Pemilu Langsung…(Bag.I)

Salah satu persoalan bangsa yang menjadi sorotan Kiai Fawaid dalam berpolitik adalah perihal pemilihan langsung, khususnya pemilihan bupati dan gubenur. Sejak pertama kali bergulir, yakni berdasarkan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Almarhum sudah dengan lantang menyuarakan penolakan terhadap desain pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dari pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat yang diatur dalam pasal 56 hingga pasal 119, yakni tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sejatinya, perubahan sistem ini menjanjikan situasi ketatanegaraan yang lebih dinamis dan lebih baik bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Sekalipun pemilihan langsung berada dalam wilayah demokrasi prosedural, namun pemilihan langsung dipercaya akan membawa masyarakat menuju demokrasi substantif yang menjanjikan kehidupan lebih baik bagi rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan wujud konsistensi dengan pemilihan presiden. Jika presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka kepala daerah juga harus demikian, sehingga pemilihan langsung  dapat meningkatkan legitimasi kepala daerah di hadapan konstituennya sendiri.

Melalui pemilihan langsung, setiap orang telah berpartisipasi dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang terwujud akan merefleksikan konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan konstituen pemilih (rakyat). Dampaknya adalah dapat dipastikan bahwa kandidat yang terpilih secara demokratis mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat pemilih. Hal ini tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD bersifat elitis yang kerap kali menelikung aspirasi rakyat.

Melalui pemilu langsung, rakyat diberikan kesempatan secara langsung untuk menentukan siapa yang layak (memiliki kredibilitas dan kapabilitas memperjuangkan aspirasi dan memenuhi kepentingan rakyat) menjadi “pelayan” (pejabat publik) mereka. Melalui proses semacam itu diharapkan dapat tumbuh kesadaran bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan politik yang sebenarnya. Termasuk dalam kesadaran ini adalah kehati-hatian dalam menentukan pilihan, sebab kesalahan memilih dapat membawa akibat buruk terhadap kehidupan mereka. Selain itu, pemilihan bupati langsung oleh rakyak juga bertujuan: (1) sebagai  upaya menciptakan kepala daerah yang paham persoalan daerahnya sendiri. Dengan begitu, hal ini dapat pula meningkatkan stabilitas politik di daerah;  (2) meningkatkan check and balances kepala daerah dengan DPRD; (3) meningkatkan akuntabilitas politik kepala daerah kepada rakyat; (4) penghormatan kedaulatan rakyat di daerah; dan (5) sebagai bentuk pendewasaan politik elit dan masyarakat di daerah.

Namun demikian, realitas menunjukkan gejala yang berbanding terbalik dengan yang diangan-angankan. Pemilihan kepala daerah (misalkan saja; gubernur, bupati atau walikota) di semua daerah dipastikan memiliki banyak catatan kecurangan dan diabaikannya kesejahteraan masyarakat pasca pemilukada berlangsung. Praktik money politics, black campaign, pembelian suara, dan kecurangan dalam penghitungan suara menjadi awal pemilukada langsung yang pasti merisaukan bangak kalangan. Proses pilkada sendiri sangat sarat diwarnai oleh praktik persekongkolan-persekongkolan politik dan bisnis. Tidak mengherankan jika kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan pascapilkada, pasangan kepala dan wakil kepala daerah terpilih akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik dan klien bisnisnya daripada kepada masyarakat pemilih (konstituen).

Dampak negatif pelaksanaan pemilu langsung seperti ini sebenarnya sudah Kiai Fawaid prediksi jauh sebelum kebijakan ini diberlakukan. Tak heran jika sampai sekarang pun Kiai Fawaid konsisten menolak pemilihan model ini, sehingga salah satu kebijakan politik yang diperjuangkan adalah ingin mengembalikan pemilihan kepala daerah kepangkuan DPRD.

Kiai Fawaid benar-benar merasakan bahwa pasca pemilihan langsung, masyarakat sudah berubah drastis, menjadi serba materialistis. Budaya “kepatuhan” kepada tokoh dan kiai lambat-laun memudar, bahkan yang dulunya para tokoh dan kiai dihormati, kini sudah berani disumpah serapah,  dicaci, dan bahkan dihina. Kepatuhan kepada tokoh agama sudah dijual oleh hal-hal yang –lagi-lagi- sifatnya materialistis. Kalau tidak karena uang, masyarakat tidak mau  menggunakan hak pilihnya. Kiai mengatakan:

“… Saya melihat adanya pemilihan langsung ini, setelah saya berpengalaman melakukan pemilihan bupati di Situbondo, saya orang yang pertama kali hati nurani saya teriak menolak adanya pemilihan langsung ini. Kenapa? Karena hanya menumbuhkan masyarakat yang jelek akhlaknya, moralnya jelek. Yang ditanyakan sedikit-sedkit uang, uang, uang. Berjuang (beras, baju, dan uang), sehingga yang dicekoki cuman urusan uang, uang, dan uang. Kalau dulu yang kolusi adalah DPR, tapi sekarang adalah rakyat secara langsung, yang dosa sekarang adalah masyarakat semua. Saya paling tidak setuju, lebih baik dikembalikan seperti dulu. PBNU juga bicara kayak gitu, tetapi menteri dalam negeri tidak mau dengar. Jauh sebelum PBNU bicara, saya sudah berteriak tidak setuju dengan pemilu langsung. Ini bukan memberatas korupsi, tapi menambah korupsi-korupsi baru itu cuman. Itu yang terjadi.

Kiai yang dulu murni menekuni dakwah dan ibadah, tetapi sekarang kiai-kiai sudah habis, sudah tidak punya akhlak. Kalau ada calon-calon gubenur dan presiden yang ditanyakan, besar tidak amplopnya? (yang seperti ini) Kiai NU, kan berarti kiai Syuriah NU tidak punya akhlak. Lalu siapa yang mau dijadikan uswah, siapa yang dijadikan suritauladan, siapa yang mau dicontoh? Katanya ulama pewaris para nabi, apa ulama namanya kalau sudah kayak gitu? Kalau dulu ada film ratu amplop, sekarang ada kiai amplop, syuri’ah amplop, yang ditanyakan besar tau kecil amplopnya, bagaimana ini?”

Padahal, memilih pemimpim merupakan kewajiban setiap orang muslim dan merupakan problem yang sangat krusial sehingga diperlukan kehati-hatian. Seorang pemimpin haruslah orang yang mampu dan amanah sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh firman Allah SWA:

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. al-Qashas [28] : 26)

Berdasarkan ayat ini sangatlah jelas bahwa syarat seorang pemimpin adalah orang yang memiliki kapabilitas dan integritas tinggi.

Walaupun sudah jelas bahwa dalam memilih pemimpin haruslah memilih orang yang memiliki kapabilitas dan integritas, namun masyarakat masih enggan memilih calon pemimpin yang benar-benar memenuhi syarat dalam memimpin sebuah negara maupun desa. Saat ini, sebagian besar pemilih memiliki kecendrungan untuk mendukung calon pemimpin yang memberikan uang kepada mereka. Kemampuan sebagai seorang pemimpin hanya diukur secara finansial. Siapa yang banyak uangnnya, itu yang dipilih. Almarhum Kiai Fawaid menegaskan:

“Gara-gara pemilu langsung, yang dipikirkan masyarakat adalah bagaimana mendapatkan uang (pragmatis-materialis). Masyarakat sudah tidak menghiraukan sendi-sendi Agama. Hal ini merupakan bagian dari pendangkalan akidah. Pascapemilu langsung, siapapun yang mencalonkan diri, kalau tidak dengan uang, mustahil ada yang mau memilih. Ikhlas sudah menjadi ‘barang’ yang sangat langka.

Bagaimana kita mau patuh dan bisa mengangkat pemimpin yang akan menjadi panutan kita, sementara imam yang membuat kita semakin dekat dengan Allah SWT, tetapi justru membuat kita semakin jauh dari Allah SWT. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini yang akan menjadi pemimpin adalah orang-orang yang jahat dan  perampok, karena siapa yang banyak uangnnya, maka itu yang jadi. Siapa yang mampu membeli masyarakat Indonesia, maka jadi Presiden. Siapa yang mampu membeli masyarakat kabupaten maka jadi bupati. Kalau sekarang sudah kayak gini, bagaimana dengan masa depan anak cucu kita ke depan nanti.”

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemilu dari hakikat yang sebenarnya. Disorientasi pemilu seperti inilah yang dapat menghancurkan Islam, karena cara pandang masyarakat sudah dirusak oleh materi, lalu mengabaikan ajaran Agama. Islam dengan sangat tegas memerintahkan para pemeluknya untuk memilih orang terbaik di antara kita sebagai pemimpin, yakni mendukung pemimpin yang baik dengan pertimbangan kapabilitas dan integritas. Dalam sebuah hadits marfu’ riwayat Abu Hurairah dijelaskan bahwa kematian jauh lebih baik ketimbang harus hidup dengan dipimpin seorang yang tidak baik. Sabda Nabi:

Apabila pemimpin kalian adalah orang terbaik diantara kamu sekalian, orang-orang kaya adalah dermawan, dan persoalan-persoalanmu diselesaikan dengan musyawarah, maka hidup (untukmu) lebih baik daripada kematian. (Namun apabila sebaliknya) pemimpin kalian adalah orang yang tidak baik, orang-orang kaya adalah pelit, dan persoalan-persoalanmu diserahkan kepada perempuan, maka mati lebih baik (untukmu) daripada hidup. (HR. Imam Tirmizi)

Kiai Fawaid mengatakan, “Harus disadari bahwa untuk saat ini orang diajak kepada ke kufuran sudah tidak secara langsung seperti ungkapan, ‘Ayo kamu ikut Kristen’ tetapi cukup amaliyah (perbuatan) sehari-hari dihancurkan secara perlahan dan halus”. Menurutnya, termasuk dalam agenda pengerusakan amaliyah secara halus adalah pemilihan langsung yang merupakan proyek dari orang-orang Barat. “Rakyat Indonesia belum siap untuk itu! Buktinya, cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu cepat sekali berubah haluan, dari melaksanakan kewajiban menjadi sekedar ajang mengumpulkan uang,” tegas almarhum. Kalau ditelusuri lebih mendalam, hal ini memang benar. Sebagian besar masyarakat masih awam dan primordial, sehingga masyarakat kesulitan menentukan pilihannya secara mandiri. Dengan begitu, masyarakat secara sengaja dipolitisasi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Sejalan dengan ketidaksiapan tersebut, K.H. Afifuddin Muhajir menjelaskan:

“Dalam konteks Indonesia, sistem pemilihan langsung, baik pilkada (pemilihan kepala daerah), pilpres (pemilihan presiden) maupun pileg (pemilihan legislatif) memiliki dua dimensi: dimensi  alhamdulillah dan dimensi innalillah; atau positif dan negatif. Positif dengan alasan yakni setiap orang bisa memilih pemimpin yang disukai. Dan negatif karena rakyat Indonesia belum siap. Penyebabnya ada dua, yaitu: (1) mayoritas masyarakat Indonesia masih ‘awam-‘awam, tidak paham dan tidak memiliki informasi yang cukup tentang kualitas dan integritas calon, apalagi untuk memenuhi tiga syarat  ahlu al-ikhtiyar; (2) masyarakat Indonesia banyak yang miskin, sehingga meskipun  paham dan mengerti tentang calon, mereka gampang menjual hati nuraninya dengan harga yang sangat murah (tsamanan qalila).

Keadaan menjadi tambah menggelikan manakala terjadi perpaduan antara kemiskinan dan dhu’ful al-iman (lemah iman). Sudah lemah iman, ditambah miskin lagi. Ironisnya, fenomena dhu’ful al-iman sekarang tidak lagi menjadi monopoli kalangan ‘awam, tetapi sudah menjadi wabah yang menjangkit kalangan masyarakat yang tidak bisa dikatakan ‘awam. Dengan demikian, sistem pemilihan langsung berada dalam posisi dilema antara idealitas dan realitas. Idealnya bagus, tapi kondisi riil masyarakat tidak mendukung”.

Bersambung…..

Ditulis oleh Raga Muhammad

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *