Kiai Fawaid Menolak Pemilu Langsung…(Bag.II Habis)

Walaupun sudah jelas bahwa dalam memilih pemimpin haruslah memilih orang yang memiliki kapabilitas dan integritas, namun masyarakat masih enggan memilih calon pemimpin yang benar-benar memenuhi syarat dalam memimpin sebuah negara maupun desa. Saat ini, sebagian besar pemilih memiliki kecendrungan untuk mendukung calon pemimpin yang memberikan uang kepada mereka. Kemampuan sebagai seorang pemimpin hanya diukur secara finansial. Siapa yang banyak uangnnya, itu yang dipilih. Almarhum Kiai Fawaid menegaskan:

“Gara-gara pemilu langsung, yang dipikirkan masyarakat adalah bagaimana mendapatkan uang (pragmatis-materialis). Masyarakat sudah tidak menghiraukan sendi-sendi Agama. Hal ini merupakan bagian dari pendangkalan akidah. Pascapemilu langsung, siapapun yang mencalonkan diri, kalau tidak dengan uang, mustahil ada yang mau memilih. Ikhlas sudah menjadi ‘barang’ yang sangat langka.

Bagaimana kita mau patuh dan bisa mengangkat pemimpin yang akan menjadi panutan kita, sementara imam yang membuat kita semakin dekat dengan Allah SWT, tetapi justru membuat kita semakin jauh dari Allah SWT. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat ini yang akan menjadi pemimpin adalah orang-orang yang jahat dan  perampok, karena siapa yang banyak uangnnya, maka itu yang jadi. Siapa yang mampu membeli masyarakat Indonesia, maka jadi Presiden. Siapa yang mampu membeli masyarakat kabupaten maka jadi bupati. Kalau sekarang sudah kayak gini, bagaimana dengan masa depan anak cucu kita ke depan nanti.”

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemilu dari hakikat yang sebenarnya. Disorientasi pemilu seperti inilah yang dapat menghancurkan Islam, karena cara pandang masyarakat sudah dirusak oleh materi, lalu mengabaikan ajaran Agama. Islam dengan sangat tegas memerintahkan para pemeluknya untuk memilih orang terbaik di antara kita sebagai pemimpin, yakni mendukung pemimpin yang baik dengan pertimbangan kapabilitas dan integritas. Dalam sebuah hadits marfu’ riwayat Abu Hurairah dijelaskan bahwa kematian jauh lebih baik ketimbang harus hidup dengan dipimpin seorang yang tidak baik. Sabda Nabi:

Apabila pemimpin kalian adalah orang terbaik diantara kamu sekalian, orang-orang kaya adalah dermawan, dan persoalan-persoalanmu diselesaikan dengan musyawarah, maka hidup (untukmu) lebih baik daripada kematian. (Namun apabila sebaliknya) pemimpin kalian adalah orang yang tidak baik, orang-orang kaya adalah pelit, dan persoalan-persoalanmu diserahkan kepada perempuan, maka mati lebih baik (untukmu) daripada hidup. (HR. Imam Tirmizi)

Kiai Fawaid mengatakan, “Harus disadari bahwa untuk saat ini orang diajak kepada ke kufuran sudah tidak secara langsung seperti ungkapan, ‘Ayo kamu ikut Kristen’ tetapi cukup amaliyah (perbuatan) sehari-hari dihancurkan secara perlahan dan halus”. Menurutnya, termasuk dalam agenda pengerusakan amaliyah secara halus adalah pemilihan langsung yang merupakan proyek dari orang-orang Barat. “Rakyat Indonesia belum siap untuk itu! Buktinya, cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu cepat sekali berubah haluan, dari melaksanakan kewajiban menjadi sekedar ajang mengumpulkan uang,” tegas almarhum. Kalau ditelusuri lebih mendalam, hal ini memang benar. Sebagian besar masyarakat masih awam dan primordial, sehingga masyarakat kesulitan menentukan pilihannya secara mandiri. Dengan begitu, masyarakat secara sengaja dipolitisasi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab.

Sejalan dengan ketidaksiapan tersebut, Drs. K.H. Afifuddin Muhajir, M.Ag. menjelaskan:

“Dalam konteks Indonesia, sistem pemilihan langsung, baik pilkada (pemilihan kepala daerah), pilpres (pemilihan presiden) maupun pileg (pemilihan legislatif) memiliki dua dimensi: dimensi  alhamdulillah dan dimensi innalillah; atau positif dan negatif. Positif dengan alasan yakni setiap orang bisa memilih pemimpin yang disukai. Dan negatif karena rakyat Indonesia belum siap. Penyebabnya ada dua, yaitu: (1) mayoritas masyarakat Indonesia masih ‘awam-‘awam, tidak paham dan tidak memiliki informasi yang cukup tentang kualitas dan integritas calon, apalagi untuk memenuhi tiga syarat  ahlu al-ikhtiyar; (2) masyarakat Indonesia banyak yang miskin, sehingga meskipun  paham dan mengerti tentang calon, mereka gampang menjual hati nuraninya dengan harga yang sangat murah (tsamanan qalila).

Keadaan menjadi tambah menggelikan manakala terjadi perpaduan antara kemiskinan dan dhu’ful al-iman (lemah iman). Sudah lemah iman, ditambah miskin lagi. Ironisnya, fenomena dhu’ful al-iman sekarang tidak lagi menjadi monopoli kalangan ‘awam, tetapi sudah menjadi wabah yang menjangkit kalangan masyarakat yang tidak bisa dikatakan ‘awam. Dengan demikian, sistem pemilihan langsung berada dalam posisi dilema antara idealitas dan realitas. Idealnya bagus, tapi kondisi riil masyarakat tidak mendukung”.

Selama ini, demokrasi langsung merupakan lahan ‘humus’ praktik politik uang (money politics) yang bersifat massif. Besarnya biaya untuk membeli suara pemilih tidak sebanding dengan penghasilan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Ini kemudian memacu perilaku koruptif. Biaya kampanye tidak wajar, yaitu seakan-akan digunakan untuk biaya kampanye, tetapi ternyata untuk money politics atau membeli suara. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis, massif dan terstruktur, kalaupun terpilih tentu mereka berpikir untuk mengembalikan uangnya. Uang tersebut juga berasal dari investor atau pengusaha serta dana dari sponsor atau promotor. Hal ini menumbuh-suburkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kemenangan dari hasil Pemilukada dengan money politics tak jarang menggangu kebijaksanaannya. Kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah atau wakil kepala daerah menyimpang dari konstitusi, dan untuk itu punya kecenderungan koruptif. Implikasi Pemilukada langsung menjadi tekanan tersendiri bagi penggunaan dana publik, seperti dana hibah atau bantuan sosial, dan juga memiliki efek jangka panjang pada sumber keuangan daerah lainnya. Apalagi, pada saat bersamaan struktur politik tidak bekerja optimal sehingga kompromi dengan para penyandang dana melalui kontrak bisnis, pemberian izin lokasi, dan dana hibah, hingga lahirnya program mercusuar dan bantuan sosial yang menyerap habis keuangan daerah tak dapat dihindari.

Untuk memberikan solusi atas kebobrokan ini, Kiai Fawaid mengusulkan agar sistem pemilihan dikembalikan ke pangkuan DPR selaku wakil rakyat. Untuk menghindari adanya money politics di tingkat DPR, masyarakat harus berusaha sekuat tenaga agar bisa mempunyai partai politik yang menguasai kursi mayoritas di Legislatif, sehingga tidak perlu transaksi money politics dalam memilih kepala daerah. Sekalipun umpamanya di Legislatif menjadi suara minoritas, hal ini dapat diatasi dengan menjalin koalisi antar-partai. Dengan demikian, praktik money politics dapat dihindari.

Raga Muhammad

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *