Negara Islam, Haruskah?

Setelah berabad-abad dijajah, akhirnya bangsa Indonesia mampu memproklamirkan diri sebagai negeri yang merdeka, lepas dari tirani yang selama itu membebani pundak-pundak masyarakat Nusantara. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, para pejuang dari berbagai daerah, suku, status sosial, dan agama di Indonesia mampu memukul mundur para penjajah. Proklamasi kemerdekaan pun dikumandangkan, Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan. Peta dunia menulis salah satu negara berdaulat yang telah merdeka dari penjajahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat rahmat Allah pulalah, hingga saat ini negeri yang merentang dari Sabang hingga Merauke mampu mempertahankan kemerdekaannya.

Sejarah mencatat, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak lepas dari perjuangan masyarakat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang, baik agama, daerah, suku, dan budaya. Semua elemen masyarakat bahu membahu dalam memperjuangkan kemerdekaan tanah airnya. Semua bersatu dalam jalinan ikatan ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan) yang kuat. Para pejuang Indonesia ogah melihat latar belakang masing-masing. Semuanya menyatu dalam satu semangat juang Bhinneka Tunggal Ika.

Pasca proklamasi kemerdekaan, terjadilah beberapa peristiwa dalam sejarah pertumbuhan bangsa yang berusaha mencari identitas bangsa Indonesia yang sejalan dengan semangat kemerdekaan, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sebagaian kelompok menawarkan Islam sebagai  landasan negara yang belum menemukan arah itu. Kelompok ini meyakinkan bahwa Islamlah yang mampu membawa negara baru ini kedalam kedamaian, keadilan dan kesejahteraan bangsa. Maka muncullah gerakan-gerakan bernuansa Islam formal. Sebutlah gerakan yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo yang kemudian dikenal dengan gerakan DI/TII (Dār al-Islām /Tentara Islam Indonesia), gerakan Daud Beureuehh di Aceh, gerakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan, Sultan Hamid di Kalimantan Barat, dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

Saat ini, di mana problematika bangsa semakin menakutkan, mulai dari korupsi yang telah menjadi sistem yang mengakar kokoh dalam nadi birokrasi, kemiskinan yang semakin menghawatirkan, budi pekerti para pemimpin bangsa yang semakin memuakkan dan persoalan bangsa lainnya, gerakan-gerakan yang menggunakan label keIslaman yang ingin ‘memaksakan’ sistem Khilafah muncul ke permukaan. Daulah Islamiyah atau Dār al-Islām  (Negara Islam) dengan sistem Khilafah—sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, menurut mereka—berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah kembali menjadi impian kelompok Islam tertentu untuk menyelamatkan bangsa yang berada diambang keruntuhan moralitasnya ini. Bagi kelompok ini, ajaran-ajaran Islam yang termaktub dalam teks al-Qur’an dan as-Sunnah harus menjadi undang-undang formal Negara. Berdasarkan pemahaman mereka, barang siapa yang tidak menggunakan atau menerapkan hukum yang dititahkan Allah, mereka adalah orang-orang yang zhalim, bahkan kafir. 

Sebagai antitesa dari kelompok di atas, terdapat kelompok yang menganggap NKRI merupakan harga mati dengan Pancasila sebagai ideologi atau asas negara yang sudah final. Kelompok ini bersikukuh untuk tidak menyematkan embel-embel ‘Islam’ bagi Negara Indonesia sebab berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dari kaum non-muslim di Indonesia. Di samping itu, menggunakan sistem khilafah juga belum tentu menyelesaikan problematika di Indonesia, bahkan berpotensi menambah masalah. Bagi kelompok ini, ajaran-ajaran Islam tidak perlu masuk ke dalam undang-undang secara formal, yang penting ajaran Islam menjadi ruh dalam undang-undang dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Melihat perdebatan dua kutub di atas, TA ‘tergerak’ untuk membahas secara gamblang, bagaimana sebenarnya konsep dan format Dār al-Islām  dalam perspektif fiqh? 

Pertama-tama, baiknya dikemukakan terlebih dahulu pengertian negara. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Senada dengan pengertian di atas, Dalam istilah fiqh siyasah, negara diistilahkan dengan daulah. Sebuah daerah disebut daulah jika memenuhi tiga unsur, yaitu wilayah kekuasaan (dār), rakyat atau masyarakat (ar-ra’iyyah), dan pemerintahan yang berdaulat (as-siyādah/al-mana’ah). 

Untuk unsur negara yang pertama (dār), Islam membaginya menjadi dua, yaitu istilah dār al-Islām dan dār al-harb. Apa itu dār al-Islām? Banyak definisi yang ditawarkan oleh para fuqaha’ terkait istilah tersebut. Berikut definisi beragam yang ditawarkan fuqaha’:

والمراد بدار الاسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج

“Yang dimaksud dengan dār al-Islām adalah setiap daerah yang dibangun oleh umat muslim—seperti Baghdad dan Bashrah—atau daerah yang berpenduduk muslim—seperti Madinah dan Yaman—atau daerah yang ditaklukkan secara paksa oleh orang-orang muslim—seperti Khaibar dan sebagian besar daerah Iraq—atau secara damai dengan syarat seluruh harta benda menjadi milik kaum muslimin sementara non muslim dapat mendiami daerah tersebut dengan membayar kharaj (pajak).

Pengertian di atas terkait dengan cara-cara untuk memperoleh dār al-Islām. Pertama, yaitu dengan ihya’ (occupatie), artinya daerah yang pada awalnya tidak berpenduduk kemudian diduduki oleh orang-orang muslim. Kedua, daerah yang berpenduduk menerima Islam sebagai agamanya. Ketiga, didapatkan dengan cara paksa atau berperang. Keempat, didapatkan dengan cara damai dengan syarat kekayaan material yang ada di daerah tersebut menjadi milik kaum muslimin, sementara non muslim dapat mendiami daerah tersebut dengan membayar pajak (kharāj). 

Definisi yang lain mengungkapkan, batasan sebuah daerah disebut sebagai dār al-Islām adalah terlaksananya hukum-hukum (syari’at) Islam di daerah tersebut. Di antaranya definisi-definisi berikut:    

تشمل دار الإسلام البلاد التي تظهر فيها أحكام الإسلام، أو يستطيع سكانها المسلمون أن يظهروا فيها أحكام الإسلام.

Dār al-Islām  mencakup daerah-daerah di mana hukum Islam “tampak” di permukaan, atau penduduknya mampu menampakkan hukum Islam ke permukaan.

Menurut pengertian ini, dār al-Islām mencakup (1) Setiap negara yang seluruh atau mayoritas penduduknya beragama Islam. (2) Setiap negara yang diperintah dan dipimpin warga muslim sekalipun mayoritas penduduknya beragama di luar Islam. (3) Setiap negara yang diperintah dan dipimpin non muslim, namun warga muslim dapat menjalankan hukum Islam dengan baik, atau tidak ada hambatan untuk menjalankan hukum Islam.

Sedikit berbeda dengan pengertian di atas adalah definisi berikut;

أن دار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة.

“Dār al-Islām adalah setiap tanah (daerah) yang di mana hukum Islam ‘tampak’ ke permukaan.”

Pengertian di atas memiliki banyak kemungkinan. Yang dimaksud ‘tampak’ (dzahir) atau ‘menampakkan’ (idzhar) di atas adalah membuat hukum Islam sebagai pedoman secara formal atas sistem yang dijalankan negara. Boleh jadi pula, hukum atau ajaran Islam tidak harus secara formal menjadi pedoman negara, yang penting umat Islam dapat menjalankan ajaran agamanya dengan aman tanpa ada hambatan dari pihak manapun. 

Sedangkan dar al-harb adalah, 

وتشمل دار الحرب كل البلاد غير الإسلامية التي لا تدخل تحت سلطة المسلمين، أو لا تظهر فيها أحكام الإسلام

“Darul harbi adalah setiap daerah non Islami yang tidak berada di bawah kekuasaan kaum muslimin atau daerah yang tidak tampak hukum Islam di dalamnya.”

Apa konsekwensi dari pembagian ini? Sebagai implikasi dari dār al-Islām adalah; Pertama, kewajiban menjaga dan melindunginya bagi warga negara muslim dari serangan-serangan yang mencoba merongrong kedaulatan dār al-Islām. Seluruh warga negara berkewajiban mempertahankan dār al-Islām dari serangan musuh-musuh Islam. Kedua, kewajiban memberlakukan syari’at Islam (tathbiqu asy-syari’ah) sebagai Undang-Undang negara. Akan tetapi jika dār al-Islām belum mampu menerapkan syari’at maka tidak menyebabkan hilangnya status sebagai dār al-Islām. Ketiga, setiap kawasan yang telah  menjadi dār al-Islām  tidak dapat beralih status menjadi dar al-harbi, kecuali menyurut ulama-ulama Hanafiyah. Keempat, warga kafir harbi tidak boleh memasuki kawasan dār al-Islām . Jika mereka memasuki kawasan dār al-Islām  maka mereka boleh dibunuh dan rampas hartanya serta boleh ditahan dan beri pengampunan sesuai dengan kebijakan imam. Sedangkan sebagai implikasi dari dar al-harb adalah, orang-orang muslim harus meninggalkan daerah tersebut. 

Dalam dār al-Islām, masyarakat (ra’iyyah) yang menghuninya dibagi menjadi dua macam, yaitu umat muslim dan kafir dzimmi. Warga muslim adalah setiap warga yang memeluk Islam sebagai agamanya. Sedangkan warga kafir dzimmi adalah warga non muslim yang  tinggal secara permanen di dār al-Islām  dan siap mematuhi hukum-hukum Islam. Warga kafir dzimmi bisa berasal dari  warga Nasrani, Yahudi, Majusi, Shabi’ah, penyembah-penyembah  selain Allah dan bahkan kelompok yang anti Tuhan (ateis).

Warga muslim dan kafir dzimmi wajib dilindungi oleh negara, baik jiwa, harta dan hak-haknya yang lain. Warga muslim mendapatkan perlindungan karena keimanannaya (al-iman), sedangkan kafir dzimmi mendapatkannya dengan perjanjian perdamaiman (al-aman). Warga kafir dzimmi tidak berkewajiban menjalankan seluruh hukum Islam, kecuali hukum Islam yang sejalan dengan keyakinan agama mereka. Artinya mereka boleh melakukan keyakinan-keyakinan dan upacara-upacara keagamaan yang sejalan dengan agama mereka sekalipun bertentangan keyakinan umat Islam. Bahkan jika mereka menikah denga kafir harbi misalnya, maka perkawinan itu dapat menarik status kafir harbi menjadi kafir dzimmi.

Jika penjelasan mengenai konsep dār al-Islām di atas dikontekskan untuk negara Indonesia, alangkah baiknya jika terlebih dahulu melihat sejarah. Sebelum memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka, tanah air Indonesia diperjuangkan baik oleh umat Islam dan non muslim. Rakyat Indonesia dengan latar belakang agama yang berbeda bersama-sama memperjuangkan kedaulatan negara Indonesia. Umat muslim yang berjuang melawan penjajah pada saat itu mengakui bahwa wilayah Indonesia merupakan daerah yang harus dilindungi kedaulatannya dari amukan para penjajah. 

Selanjutnya, harus diakui bahwa umat muslim di Indonesia merupakan komunitas mayoritas. Umat muslim di Indonesia bebas menjalankan ajaran agamanya tanpa ada hambatan dari siapapun. Itu yang membuat syariat Islam di Indonesia tampak ke permukaan. Namun demikian, yang perlu diingat bahwa masyarakat negara Indonesia adalah beragam alias heterogen. Keberagaman rakyat Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu suku, ras, budaya, dan agama. Untuk yang disebut terakhir, Indonesia telah menentukan beberapa agama yang absah serta bebas menjalankan ajarannya di bumi pertiwi sekaligus dilindungi oleh negara. Semuanya berkedudukan sama dihadapan ideologi Pancasila. Masing-masing penganut agama tidak boleh melakukan penistaan, pelecehan atau intimidasi terhadap ajaran agama lain.

Bagaimana dengan undang-undang atau hukum yang diterapkan di negara Indonesia? harus diakui bahwa tidak semua hukum yang berlaku di Indonesia berlandaskan pada hukum Islam secara formal. Namun, dalam banyak hal, undang-undang atau hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia berlandaskan pada hukum Islam dan tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam.

Melihat pemaparan di atas, terbukti bahwa negara Indonesia dapat dikategorikan sebagai dār al-Islām. Karena umat Islam Indonesia telah menjalankan syariatnya secara aman dan bebas. Meskipun ada beberapa hukum Islam yang tidak diterapkan di Indonesia, bukan lantas mengubah status Indonesia sebagai dar al-harbi. Jika statusnya dar al-harbi, itu sama saja dengan ‘mengusir’ warga muslim di Indonesia dan membiarkan tangan-tangan jahil penjajah untuk menguasai Nusantara. Tentu, ini akan merusak kesatuan rakyat Indonesia.

‘Ala kulli hal, rasanya tidak perlu mengubah status atau cap NKRI menjadi Negara Islam Indonesia. Sebab yang terpenting adalah bagaimana negeri ini mampu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan makmur. Apapun sistem yang diterapkan, semuanya harus bertumpu pada prinsip musyawarah (syura) persamaan (musawah) dan keadilan (‘adalah) serta berpihak pada kesejahteraan rakyat sehingga negeri ini menjadi  baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.      

Tanwirul Afkar Edisi 505

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *