Pandemi Corona, Begini Hukum Nikah Via Video Call

Salah satu dampak dari merebaknya virus corona, ada beberapa orang yang melakukan akad nikah via Video Call, Bagaimana hukumnya? Simak uraiannya berikut ini:

Untuk memulai pembahasan ini, kita coba lihat terlebih dahulu tentang konsep rukun nikah menurut beberapa Imam Madzhab. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, rukun nikah itu hanya terdiri dari ijab qabul. Sedangkan saksi hanya sebatas syarat bukan rukun. Menurutnya, nikah semacam ini dianggap sah apabila kedua calon dipandang  kufu’. Berbeda dengan pendapat Imam Malik. Beliau mengaharuskan adanya seorang wali dan ijab qabul. Sedangkan menurut jumhur, rukun nikah itu ada empat yaitu, shighat (ijab dan qabul), calon suami, wali dan dua orang saksi. Pendapat jumhur ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi:

لانكاح الابولي وشاهدى عدل

Artinya” tidak sah suatu nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil“. 

Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, hadits tersebut hanya menjelaskan kesempurnaan saja, bukan sebagai rukun nikah. Artinya, suatu pernikahan dianggap kurang sempurna apabila dilaksanakan tanpa ada seorang wali dan saksi. 

Sedangkan syarat shighat (ijab qabul) diambil dari pemahaman bahwa suatu akad harus dibangun atas dasar keridaan (saling rela). Sedangkan keridaan ini termasuk sesuatu yang abstrak. Untuk mengungkapkan kerelaan secara lebih nyata tentu perlu ada shighat sebagai simbol kerelaan. Begitu juga dengan persyaratan adanya saksi ini bertujuan agar terhindar dari juhud (penghianatan/pengingkaran) dari kedua belah pihak, baik wali maupun suami. Selain itu juga dimaksudakan akan tidak ada kecurigaan atau anggapan miring dari masyarakat bahwa hubungan itu dilalui tanpa pernikahan yang sah (al-Fiqh al-Islâmi VII, 71, 73; Badâi’ al-Shanâi’, II, 253)   

Bila kita tinjau dari beberapa rukun nikah diatas, tampaknya proses akad nikah dalam kasus di atas telah memenuhi kesemua rukun-rukunnya. Akan tetapi, Untuk menjawab persoalan di atas, kita tidak mencukupkan sampai di sini. Persoalannya, keabsahan ijab qabul harus memenuhi beberapa kriteria tertentu. Para Ulama’ sepakat memberi persyaratan sahnya ijab qabul pada empat kriteria. Pertama, mujib (orang yang mengucapkan ijab) dan qabil (orang yang mengucapkan qabul) harus berada dalam satu majlis. Kedua, harus ada kesesuaian lafad antara ijab dan qabul. Ketiga, mujib (wali atau wakilnya) tidak boleh menarik kembali ucapan ijab-nya sebelum lafadz qabul diucapkan oleh qabil  (suami atau wakilnya). Keempat, tidak ada tenggang waktu lama yang memisah kedua ucapan ijab dan qabul. 

Dalam kasus di atas, ketiga syarat yang terakhir, nampaknya tidak ada persoalan. Untuk syarat yang pertama ini kita perlu mengadakan analisis. Ternyata, para ulama tidak satu kata dalam memberikan pengertian satu majlis. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan satu majlis (majlis wahidin) adalah harus dalam satu tempat dan satu waktu. Artinya antara calon suami dan wali tidak boleh terpisah dengan jarak yang jauh atau penghalang. Bahkan, seandainya calon suami dan wali, pada saat akad nikah berkumpul pada satu tempat, kemudiaan sebelum ia mengucapkan ijab ia meninggalkan tempat, maka pernikahannya dihukumi batal. (Fiqh al-Sunnah, II, 29; ) 

Sedangkan ulama’ lainnya memberi penafsiran satu majlis itu adalah satu waktu. Dalam arti, calon suami tidak harus berada dalam satu tempat. Yang terpenting proses akad nikah berlangsung dalam satu kesempatan yang sama. Bahkan, menurut mereka, akad nikah dengan menggunakan alat telepon saja bisa diabsahkan menurut fiqih. (baca TA; nikah via telphon). Bahkan, nikah melalui surat dapat dihukumi sah menurut madzhab Abu Hanifah. Alasannya, surat itu sama dengan pembicaraan. Hal ini dengan syarat, surat itu  harus dibacakan di depan para saksi. Atau dengan istilah lain:

الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر

Artinya” Tulisan dari orang yang ghaib (tidak ada di tempat), posisinya sama dengan ucapan orang yang hadir (berada di tempat)”. 

Bila mengikuti kedua arus pemikiran ulama yang berselisih pendapat, berarti pernikahan via video conference akan menghasilkan dua jawaban yang berbeda. Konkritnya, jika kita mengikuti alur pemikiran yang pertama, tentunya akad nikah itu dihukumi batal, karena memang dilakukan dengan jarak yang cukup berjauhan. Namun, jika kita bertumpu pada pendapat yang kedua, model pernikahan tersebut bisa dihukumi sah. Sebab, pelaksanaannya sama-sama dilakukan dalam satu moment. Cuma tempatnya saja yang terpisah. 

Untuk menimbang kedua pendapat yang berseberangan ini,  kita perlu menelusuri lebih jauh kedua pemikiran tersebut, kenapa proses akad nikah itu harus dilaksanakan dalam satu majlis. Ternyata, keharusan satu majlis sebagai syarat sahnya ijab qabul ini tidak terdapat dalam nash al-Qurân ataupun al-hadits. Tanpa memandang, apakah majlis diartikan tempat atau waktu. Persyaratan ini muncul dari kreasi ijtihad para ulama. Orientasinya untuk menghilangkan atau meminimalisasi terjadinya gharar (penipuan) dan mengharuskan adanya kontak yang langsung antara kedua pihak secara serius. Sehingga calon suami dapat meyakini bahwa yang berakad dengannya benar-benar wali dari calon isterinya. Begitu pula sebaliknya. Jadi, kedua belah pihak tidak merasa tertipu. Karena ada kemungkinan, orang yang berakad itu ternyata bukan wali yang bersangkutan. Bisa saja melalui orang lain yang mengaku-ngaku menjadi wali. Konsekuensinya, bisa mengakibatkan proses pernikahan itu batal. 

Sekarang, bagaimana dengan media video conference ini? Apakah pernikahan via alat ini dapat memenuhi maksud dari persyaratan satu majlis. Berpijak bahwa orientasinya untuk meminimalisasi gharar dan adanya kontak langsung. Kalau kita melihat kecanggihan alat ini, sepertinya akurasi kebenaran orang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, melalui alat ini, kedua belah pihak bisa saling melihat dan berkomunikasi langsung tanpa ada kemungkinan rekayasa tertentu. Sehingga kemungkinan terjadinya gharar sangat kecil. Lagian melalui alat ini masih terjadi kontak langsung, seakan-akan kedua pihak berhadap-hadapan. Hal ini dapat disamakan dengan orang yang hadir (berada langsung) dilokasi pembicaraan. Dengan demikian, rupanya tidak ada alasan untuk membatalkan model pernikahan ini. Jadi, pernikahan tersebut dapat disahkan menurut fiqh.

Meskipun begitu, gaya pernikahan menggunakan video conference seperti ini tidak seharusnya sebebas-bebasanya dipraktekkan. Senyampang tidak mengalami kesulitan untuk melakukan ritual pernikahan sebagaimana biasa, tidak sepatutnya menggunakan media ini. Berbeda halnya jika kondisinya sudah mencapai dlarurat. Karena, akad nikah perlu ektra kehatian-hatian (mazid ihtiyâth) di banding dengan akad-akad yang lain. Sedangkan pemanfaatan media ini dalam pernikahan tanpa adanya kepentingan yang mendesak mengesankan institusi pernikahan tidak sakral lagi, dan dapat dibuat main-main. Anjuran ini tak lain menginginkan supaya moment bersejarah itu dapat diikuti secara langsung oleh seluruh keluarga kedua mempelai. Terutama oleh sepasang penganten dan wali. Sehingga nuansa bahagia dan keharuan akan terasa lebih indah dan mengesankan. Terlebih, akad pernikahan itu merupakan pintu gerbang dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk selama-lamanya.      

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan hukum pernikahan melalui chating internet, dimana seseorang tidak bisa melihat gambar rekan bicaranya secara langsung. Kedua pihak hanya berkomunikasi melalui tulisan elektronik. Dalam persoalan pernikahan semacam ini, sebenarnya ada peluang juga untuk dihukumi sah. Seperti telah diuraikan diatas bahwa pernikahan melalui surat menurut Abu Hanifah itu hukumnya sah.  Pastinya, jika berlandas tumpu pada model pernikahan seperti ini, nikah melalui chating internet juga dapat disahkan. Dengan catatan, beberapa persyaratan berikut ini harus terpenuhi. 

Pertama, terlebih dahulu harus bisa dipastikan bahwa pengirim pesan melalui chating internet itu adalah benar-benar wali dari calon isteri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penipuan yang menyebabkan batalnya akad. Kedua, harus tidak ada tenggang waktu lama (menurut kebiasaan atau sekedar berhentik sejenak) antara jawaban mujib dan qabil. Ini yang mungkin bisa menjadi persoalan, sebab informasi yang diakses melalui internet terkadang tidak langsung dapat diterima. Ketiga, pesan yang diterima berupa ucapan ijab qabul harus dibacakan didepan para saksi. Selain itu juga harus memenuhi syarat ijab qabul yang lain sebagaimana disebutkan diatas.  

Nah, dengan berpegangan pada kreteria tersebut, kita tinggal melihat, apakah praktik dengan menggunakan chatting internet ini sudah memenuhi kreteria tersebut. Bila jawabannya tidak, maka pernikahan itu hukumnya jelas batal. Tetapi jikalau sudah dianggap memenuhi kreteria itu, pasti dapat disahkan.. 

Akan tetapi, dalam pandangan Jumhur Ulama, pendapat ini masih dipandang kontroversial. Persoalannya, pernikahan melalui chatting internet di samping karena tidak satu majlis, juga mengandung gharar yang sangat besar, karena kedua belah pihak tidak bisa melihat secara langsung. Akibatnya, terjadinya penipuan tidak bisa diminimalisasi. Simpelnya, tanpa memberi persyaratan apapun, Jumhur Ulama cenderung untuk tidak mengabsahkan pernikahan model ini. 

Sampai disini, mungkin sudah tuntas perdebatan hukum nikah melalui media tekhnolgi canggih itu. Namun, masih ada satu persolan yang perlu kita pertimbangkan yaitu dampak penerapan praktik nikah seperti diatas. Sebab, jika pernikahan melalui media tekhnologi ini semarak diterapkan dengan gegabah, maka kehawatiran terjadinya ketidak terarturan institusi perkawinan bisa dipastikan adanya. Orang akan lebih berani melakukan nikah tampa ada kemantapan terlebih dahulu. Dalam hal ini, orang tua berperan penting untuk menciptakan stabilitas pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.  

Alhasil, pada esensinya nikah disyari’atkan untuk menjali kasih sayang dalam biduk rumah tangga yang penuh sakinah. Disamping juga bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial yang mapan. Membangun sistem kehidupan yang proporsional dan menyenangkan. Oleh karena itu, proses akadnya juga perlu aturan yang benar. Sehingga dari awal sampai akhir proses pernikahan itu, diharapkan akan berjalan tenang tanpa ada keresahan. Untuk itu, kita patut melestarikan konsep pernikahan yang telah diajarkan sang baginda Nabi. Wallahu a’lam. 

 Dikutip dari Majalah Tanwirul Afkar “Edisi 294 Jum’at ke-1/3 Februari 2006” atau Buku Fikih Progresif dengan judul asli “Nikah Via Media Tekhnologi”

 

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *