Peran Logika dalam Membangun Epistemologi Hukum Ushul Fiqh (Bag. II)

Di tengah kegelisahan akademik ini, Imam al-Syafi’i (w. 204 H) kemudian hadir dengan mengusung teori-teori hukum yang dibutuhkan. Dengan bekal pengetahuan yang memadai terhadap eksistensi kedua kubu pemikiran yang saling berhadap-hadapan, al-Syafi’i mencermati betul-betul latar perdebatan yang tengah terjadi. Suguhan berupa teori-teori hukum ini tak pelak dapat menurunkan tensi perdebatan antara kubu tradisionalis dan rasionalis. Dengan merujuk pada teori-teori hukum ini maka semua aspek perdebatan dapat dilestarikan secara akademik lantaran satu sama lain saling memahami hakikat kebenaran yang hendak dicapai. Lebih dari itu, generasi penerus dapat melestarikan setiap kali terjadi perdebatan dengan mengacu pada teori-teori hukum tadi. Sejak era inilah epistemologi ushul fiqh menemukan momentumnya untuk kemudian dikembangkan lebih jauh sesuai tuntutan zaman dan peradaban.

Pada perkembangan berikutnya, al-Ghazali (w. 505 H) telah berhasil mengartikulasi ilmu ushul fiqh secara lebih paradigmatis. Persinggungan al-Ghazali dengan perkembangan filsafat pada masanya turut mengondisikan bagaimana ushul fiqh dikerangkakan secara lebih sistematis dan rasioanal dengan tetap menjunjung kaidah-kaidah kebahasaan yang tertuang secara global dalam teks wahyu. Faktor perpaduan antara logika dan wahyu inilah yang mengantarkan ilmu ushul fiqh bisa terus survive dan tak mudah lekang dengan waktu. Gejala kebekuan pemikiran dan stagnasi hukum dalam bentangan sejarahnya hingga saat ini hampir bisa dipastiakan bahwa penyebabnya adalah kurang diberdayakannya ushul fiqh sebagai sebuah epistemologi hukum dalam deretan ilmu keislaman. Dengan belajar pada sejarah ini maka tidak ada alasan yang bisa diterima untuk tidak mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu ushul fiqh demi dinamisasi pemikiran hukum Islam pada setiap generasi dan bentangan sejarah.

Dari bangunan paradigmanya tersebut lalu ilmu ushul fiqh bisa diklasifikasi menjadi dua madzhab pemikiran besar, di samping terdapat madzhab lain yang menggabungkan kedua aliran tersebut. Madzhab-madzhab tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kajian ilmu ushul fiqh serta mempunyai dampak besar terhadap perkembangan kajian hukum-hukum cabang sampai sekarang.

Madzhab pertama adalah Mutakallimin yang seringkali disebut pula madzhab Jumhur. Disebut madzhab Mutakallimin karena logika yang digunakan madzhab ini berhubungan erat dengan apa yang biasa digunakan Ulama’ kalam. Sedangkan penyebutan madzgab Jumhur disebabkan madzhab ini diikuti oleh mayoritas Yuris dalam Islam. Mereka antara lain adalah Ulama’-Ulama’ madzhab Syafi‘i, Maliki, Hanbali, Syi‘ah Imamiyyah, Syi‘ah Zaydiyyah dan Ibadliyyah. Selain itu, mayoritas Ulama’ kalam madzhab  Mu‘tazilahdan Asya‘irah juga mengikuti metode yang digunakan madzhab ini.[1]

Pendiri madzhab ini adalah Imam al-Syafi’i  yang tak lain adalah founding father ilmu ushul fiqh itu sendiri. Madzhab ini secara deduktif membangun kaidah-kaidah berpikir rasional  sebagai landasan teori untuk menggali hukum-hukum operasional berlandaskan pada sumber asasinya. Kaidah-kaidah yang mereka bangun kemudian digunakan untuk mengkaji uslub-uslub bahasa dan dalil-dalil syara‘ dengan tidak menafikan aspek rasionalitas.[2] Dengan demikian, metodologi yang digunakan madzhab ini adalah metode teoritis-deduktif yang sangat independen. Kaidah-kaidah ushul fiqh yang mereka bangun kemudian mampu menghasilkan hukum-hukum operasional (fiqh) tanpa terikat dengan intervensi pemikiran luar.

Sebagai aliran pemikiran yang berdiri sendiri, madzhab Mutakallimin ini selalu berusaha meneliti atau mentahqiq kaidah-kaidah berfikir rasional (manthiqi) kemudian menetapkan preskripsi hukum dari apa yang menjadi indikasi dalill naqli atau ‘aqli dari hasil penelitian tersebut. Usaha ini dilakukan tanpa ada pengaruh hasil istinbath madzhab lain atau tanpa adanya kaitan dengan pendapat  Imam tertentu. Oleh itu, tidak mengherankan jika pengikut Imam al-Syafi’i sering berbeda pandangan dengan Imam al-Syafi’i sendiri dalam memberikan batasan dan kriteria kaidah-kaidah istinbath hukum.[3] Sebagai contoh, Imam al-Syafi’i menganggap mafhum muwafaqah sebagai qiyas jali. Sementara itu, mayoritas ulama’ lain dalam madzhab Syafi‘iyah sendiri berpendapat lain. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh al-Ghazali (w. 505 H), al-Amidi (w. 631 H) dan lain-lain di mana mereka membedakan antara qiyas dengan mafhum muwafaqah.[4]

Tidak terkirakan jumlah karangan monografi ushul fiqh yang ditulis dengan menggunakan pendekatan madzhab Mutakallimin. ini. Di antara monografi paling berpengaruh sampai saat ini adalah al-Risalah karya al-Syafi’i, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh karya Imam al-Haramain al-Juwaini, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushulkarya al-Ghazali, al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh karya al-Razi, dan al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi.

Kedua adalah madzhab Ahnaf yang mencoba membangun kaidah-kaidah ushuliyyah berdasarkan apa yang diperoleh dari Imam-imam mereka dalam madzhab Hanafi berupa hukum-hukum (fiqh) hasil istinbath. Bahkan sekiranya ditemui kaidah-kaidah ushul fiqh yang dibangun ternyata bertentangan dengan fiqh hasil ijtihadnya, maka mereka meninggalkan kaidah-kaidah tersebut kemudian beralih pada kaidah yang lebih sesuai dengan fiqh hasil ijtihad Imam mereka.[5] Pada kenyataannya, madzhab ini merujuk pada fiqh-fiqh hasil istinbath Imam Abu Hanifah (w. 150 H) dan sahabat-sahabatnya seperti Imam Abu Yusuf (w. 182 H), Muhammad bin Hasan (w. 189 H), Zufar (w. 158 H) dan lain-lain untuk dijadikan dasar pembentukan kaidah-kaidah ushul fiqh-nya.[6] Dalam kaitan ini, sudah menjadi tradisi bahwa pakar ushul fiqh dari kalangan madzhab Hanafi semasa mengemukakan kaidah-kaidah ushul fiqh menyertakan aspek fiqh-nya sebagai bahan rujukan.[7]

Dengan demikian, jika madzhab Mutakallimin membangun terlebih dahulu kaidah-kaidah ushul fiqh untuk dibuat dasar istinbath hukum maka sebaliknya dalam madzhab Ahnaf ini hasil istinbath hukumnya dijadikan dasar untuk membangun kaidah-kaidah ushuliyyah. Karena melandaskan pada fiqh hasil istinbathitulah kemudian madzhab Ahnaf ini biasa disebut juga dengan madzhab fuqaha’ yang berarti “pakar-pakar fiqh”.

Di antara karya ushul fiqh yang ditulis menggunakan pendekatan madzhab Ahnaf ini adalah Ushul al-Bazdawi karangan Imam al-Bazdawi, Ushul al-Sarakhsi karya Imam al-Sarakhsi, Taqwim al-Adillah fi al-Ushul karya ‘Ubaidillah bin ‘Umar al-Dabusi, dan Mizan al-Ushul fi Nataij al-‘Uqul karya Muhammad bin Ahmad al-Samarqandi.

Sedangkan yang ketiga adalah madzhab komparatif yang menggabungkan metode yang digunakan madzhab Mutakallimin dan Ahnaf. Madzhab ini membangun kaidah-kaidah ushuliyyah yang tersendiri untuk dijadikan dasar istinbath hukum. Hal ini sebagaimana digunakan madzhab Mutakallimin. Selain itu, mereka juga menggunakan fiqh hasil istinbath imam-imam mereka untuk dijadikan dasar membangun kaidah-kaidah ushuliyyah sebagaimana diperagakan madzhab Ahnaf. Madzhab ini diikuti oleh para Ulama’ usul fiqh dari pelbagai madzhabnya, seperti Ulama’ dalam madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi‘iyyah, Dhahiriyyah dan lain-lain.

Beberapa karya ushul fiqh yang ditulis menggunakan pendekatan madzhab gabungan ini adalah Tanqih al-Ushul karya Shadr al-Syari’ah, Badi’ al-Nidham al-Jami’ baina Kitab al-Bazdawi wa al-Ihkam karya Ahmad bin ‘Ali al-Sa’ati al-Baghdadi, Jam’u al-Jawami’ karya Taj al-Tin Abd al-wahhab bin ‘Ali al-Subki, dan Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul karya al-Syaukani.

Pembagian madzhab ushul fiqh menjadi tiga bagian sebagaimana uraian di atas (madzhab Mutakallimin, madzhab Ahnaf dan madzhab Gabungan) merupakan pembagian konvensioanal yang sudah lazim dipakai dalam sejarah ilmu ushul fiqh sejak fase pembukuannya oleh Imam al-Syafi‘i pada abad kedua Hijriyah. Namun demikian, sebagian pakar ushul fiqh modern kurang setuju dengan formula pembahagian seperti di atas lantaran kurang menyentuh struktur ushul fiqh terdalamnya. Dr. Musa bin Muhammad bin Yahya al-Qarni tidak setuju dengan pembahagian di atas. Menurut beliau, pembahagian madzhab ushul fiqh tidak hanya terbatas pada tiga bagian, tetapi dapat diperluas lagi menjadi lima madzhab pemikiran. Tambahan dua madzhab lainnya, menurut guru besar ushul fiqh berkebangsaan Saud Arabia ini adalah sebagai berikut :

  1. Madzhab al-Istiqra’i al-Kulli, yaitu madzhab ushul fiqh yang menyoroti hukum-hukum syari‘ah serta tujuan-tujuan disyariatkannya ajaran suci (maqashid al-syari‘ah) secara kulli atau menyeluruh. Dengan kata lain, kajian ushul fiqh dalam madzhab ini terfokus pada hukum-hukum kulli yang dilandaskan pada maqashid al-syari‘ah. Kitab ushul fiqh yang dapat mewakili madzhab ini ialah al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah karya Imam al-Syathibi.[8] Kitab ushul fiqh madzhab Malikiyyah ini dalam pembagian madzhab ushul fiqh konvensional sebelumnya dimasukkan ke dalam madzhab gabungan.
  2. Madzhab al-Tafri’i, yaitu madzhab ushul fiqh yang mencoba menghubungkan hukum-hukum tingkat cabang (al-furu‘) dengan dalil-dalilnya di level induk (al-ushul). Madzhab ini mengkaji aspek perbedaan para pakar ushul fiqh mengenai suatu persoalan hukum dengan merujuk pada dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak. Dengan demikian, kitab-kitab ushul fiqh dalam madzhab ini tidak mengkaji persoalan di luar yang diperdebatkan di kalangan para pakar ushul fiqh, khususnya masalah-masalah yang diperselisihkan secara substantif dan maknawi di kalangan mereka.[9] Kitab ushul fiqh yang dapat merepresentasikan madzhab ini antara lain adalah Takhrij al-Furu’ ala al-Ushul karya al-Zanjani dan al-Tamhid fi Takhrij al-Furu’ ala al-Ushul karya al-Asnawi.

Secara umum, pembagian madzhab ushul fiqh yang dilakukan oleh Dr. al-Qarni sesungguhnya tidak memiliki aspek perbedaan mendasar dengan apa yang dilakukan pakar-pakar ushul fiqh sebelumnya berkaitan dengan pembagian madzhab ushul fiqh. Dua tambahan madzhab baru yang dilakukan Dr. al-Qarni sebenarnya telah terkategori madzhab gabungan dalam pembagian madzhab ushul fiqh konvensional.

Pertimbangan Dr. al-Qarni memasukkan kedua madzhab tambahan secara tersendiri lebih bersifat teknis ketimbang permasalahan yang sebenarnya. Madzhab al-Istiqra’i al-Kulli, misalnya, dimasukkan ke dalam madzhab tersendiri oleh Dr. al-Qarni kerana ia memang secara khusus menyoroti hukum-hukum kullidengan pijakan maqashid al-syari‘ah. Begitu juga dengan madzhab al-tafri‘i, dimasukkan sebagai madzhab tersendiri kerana ia secara spesifik menghubungkan hukum-hukum cabang dengan dalil-dalil yang menjadi pijakannya.

Wahyu dan Logika sebagai Pijakan Ushul Fiqh

Sebagai sebuah metodologi dalam hukum Islam, ushul fiqh selain mempunyai pijakan wahyu juga didasarkan pada dalil-dalil logis-empiris dalam rangka memunculkan berbagai ketentuan hukum operasional. Dengan ungkapan lain, dalam proses pembentukannya menjadi sebuah epistemologi, ushul fiqh memadukan unsur teks normatif berupa wahyu verbal di satu pihak dan logika formal di pihak lain. Wahyu yang dimaksudkan sebagai dasar pijakan ilmu ushul fiqh adalah berupa teks Alqur’an maupun hadis yang memuat aturan-aturan hukum secara garis besar (kulli) dan global (ijmali). Dari hukum-hukum kulli-ijmali ini kemudian para Yuris (Mujtahid) perlu merumuskan kaidah-kaidah pengambilan kesimpulan hukum (istinbath) untuk menelorkan preskripsi hukum yang sesuai dengan semangat teks wahyu untuk mengimplementasikan prinsip dan tujuan tasyri’, yakni untuk menebar kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

Para Yuris memerlukan dalil logika selain dalil wahyu dalam upaya merumuskan kaidah-kaidah istinbath al-ahkam. Logika yang dimaksud adalah untuk menyusun kriteria bagaimana mengevaluasi suatu argumen yang benar. Logika dengan pengertian ini, mempelajari metode-metode dan prinsip-prinsip yang dipergunakan untuk membedakan penalaran yang lurus dan penalaran yang menyimpang. Logika berhubungan dengan kegiatan berpikir, tetapi bukan sekedar berpikir sebagaimana kodrat rasional yang dimiliki manusia. Dalam membahas jalan pikiran, logika selalu mendasarkan aktivitasnya pada patokan hukum-hukum pemikiran sehingga dapat menghindarkan orang dari kesalahan dan kesesatan. Dalam konteks inilah logika disebut jug

a sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu ushul fiqh selain didasarkan pada wahyu verbal juga mempunyai dasar pijakan logika seperti dalam pengertian ini.

Komposisi berimbang antara unsur wahyu dan logika dalam anatomi ushul fiqh memunculkan apresiasi dari banyak kalangan. Mereka menganggap bahwa ilmu ushul fiqh merupakan falsafah Islam faktual yang berfungsi mengawasi kehidupan manusia sebagai khalifah yang senantiasa beraktivitas di muka bumi. Tujuannya adalah agar manusia tidak menyimpang yang menyebabkan mereka bisa terseret dan terjerumus ke dalam berbagai ketimpangan, kehilangan fitrah, dan kebingungan akal ketika berhadapan dengan sejumlah pendapat dan ijtihad yang membutuhkan aturan hukum secara mengikat. Atas dasar ini, ilmu ushul fiqh merupakan sebuah epistemologi hukum sangat penting yang dihasilkan oleh peradaban Islam.[10]

Kombinasi wahyu dan logika sebagai dasar pijakan ushul fiqh juga pernah diapresiasi Imam al-Ghazali (w. 1111 M) dalam karyanya al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul. Ulama’ Ushuli dari kalangan Syafi’iyyah (Mutakallimin) ini membagi ilmu pengetahuan menjadi tiga bagian. Pertama: ’aqli mahdl (nalar murni), yaitu ilmu pengetahuan yang semata-mata dilandaskan pada akal manusia tanpa dasar pijakan wahyu, seperti ilmu matematika, ilmu tehnik, ilmu astronomi dan lain-lain. Kedua: naqli mahdl (wahyu murni), yakni ilmu pengetahuan yang bertumpu pada teks-teks wahyu tanpa ada intervensi nalar, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain-lain. Ketiga: izdiwaji (gabungan logika dan wahyu), yaitu ilmu pengetahuan yang dasar pijakannya adalah wahyu dan nalar secara bersamaan dan berimbang. Ilmu fiqh dan ushul fiqh menurut al-Ghazali termasuk dalam kategori ketiga ini dan beliau menggolongkannya dalam level ilmu paling tinggi.[11]

Apresiasi al-Ghazali ini tidaklah berlebihan lantaran Ilmu ushul fiqh telah menorehkan sejarahnya melalui perjalanan panjang yang cukup mengesankan dalam penentuan arah dan dinamika perubahan masyarakat. Ilmu ini juga telah memberikan corak yang jelas bagi peradaban Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Telah banyak pemikiran besar yang mencoba menggali sejumlah aturan dan kaidah fiqh dari berbagai teks wahyu. Para Yuris Islam yang dikomandani oleh Imam al-Syafi’i telah berupaya mengukuhkan ilmu ushul fiqh baik secara partikular maupun universal sehingga ummat merasa yakin bahwa tidak ada satu celah pun yang tidak tersentuh oleh ilmu ini.[12]

Di balik apresiasi terhadap keberadaan ushul fiqh, bukan berarti tidak ada kalangan yang hendak menggugat dilakukannya pembaharuan terhadap bangunan ilmu ini sebagai sebuah metodologi hukum yang sudah sedemikian establish. Hasan Turabi, Pemikir Islam dari Sudan, menyerukan dilakukannya reformasi ushul fiqh. Turabi pada dasarnya dapat mengakui kegemilangan ushul fiqh klasik yang telah dibangun secara susah payah oleh Ulama’ terdahulu. Akan tetapi seiring dengan mundurnya kehidupan beragama belakangan ini maka praktis ummat Islam tidak mampu menelorkan fiqh baru yang cemerlang setelah fiqh menjadi sebuah disiplin ilmu. Dari kenyataan ini Turabi menengarai adanya kejumudan ushul fiqh sehingga perlu ada langkah-langkah pembaharuan.[13]

Untuk meyakinkan gagasannya ini, Hasan Turabi mengemukakan contoh yang dikembangkan Imam Ibnu Hazm tentang konsep istishhab. Walaupun Ibnu Hazm termasuk salah seorang penganut madzhab skriptualis dzahiriyyah, namun ia mampu membuka pintu perkembangan fiqh. Ibnu Hazm mempunyai perhatian cukup luas dalam masalah politik, hukum, dan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Kasus-kasus seperti inilah yang sesungguhnya banyak dihadapi ummat Islam sekarang ketimbang kasus-kasus lain yang bersifat khusus. Aspek kehidupan ummat memerlukan ijtihad yang amat luas dan memerlukan kesungguhan intelektual di dalam upaya memberikan penekanan yang kuat pada aspek-aspek tersebut dan pada sejumlah kaidah ushul fiqh yang relevan.[14]

Bagi Turabi, terbatasnya jumlah teks memunculkan persoalan tersendiri dalam upaya pengembangan hukum. Dalam beragam persoalan yang bersifat umum kita mesti merujuk pada teks-teks wahyu yang ada melalui sejumlah kaidah penafsiran yang mendasar. Namun demikian, pendekatan seperti ini saja belumlah cukup lantaran sedikitnya jumlah teks wahyu. Karena itu, kita perlu mengembangkan metode ijtihad yang akan memperluas pandangan yang dibangun di atas fondasi teks-teks yang jumlahnya sangat terbatas tadi. Dalam konteks ini, Turabi menawarkan penggunaan qiyas untuk mengembangkan teks dan memperluas materinya. Menurutnya, qiyas merupakan dimensi paling luas dalam ijtihad.[15] Penilaian seperti ini sesungguhnya pernah dilakukan oleh al-Syafi’i dua abad belas silam. Dalam masterpiece-nya, al-Risalah, al-Syafi’i menyimplifikasi persoalan ijtihad yang mempunyai cakupan sangat luas dengan qiyas. Artinya, menurut beliau qiyas itu identik dengan seluruh aktivitas ijtihad dalam rangka menelorkan hukum-hukum operasional.[16]

Masih menurut Turabi, qiyas yang dikembangkan selama ini sangat sempit cakupannya. Kondisi seperti ini perlu mendapatkan perhatian sehingga kita bisa mempolanya serta menjadikannya sebagai sebagian dari sarana kebangkitan fiqh. Penegrtian qiyas sesungguhnya amat luas mencakup makna signifikansi spontan dengan persoalan sebelumnya. Selain itu, ia juga mencakup makna teknis yang dibuat oleh para Yuris untuk menyandarkan hukum asal pada hukum turunannya. Hal ini dilakukan dengan mengompromikan illat hukum yang baku kepada hal lain yang mereka syaratkan di dalam pokok dan cabangnya serta objek hukumnya. Ini adalah bagian dari qiyas yang mencakup kasus-kasus baru yang dinisbatkan pada kasus-kasus lama yang jelas dan telah ditetapkan hukumnya melalui teks wahyu.[17]

Para Yuris Islam atau Fuqaha’ dengan pendekataan seperti ini dapat menentukan hukum pada beberapa kasus yang benar-benar baru. Seperti inilah gambaran qiyas terbatas yang barangkali penafsirannya perlu disempurnakan sehingga dapat menjangkau aneka perkembangan yang terus terjadi. Bidang yang luas dalam agama hampir tidak ditemukan pola penyelesaiannya kecuali melalui qiyas alami yang bebas dari sejumlah persyaratan yang mengikat yang sesungguhnya hal tersebut dibuat oleh para Filsuf Yunani dan kemudian dinukil oleh para Yuris Islam.[18]

Untuk melandingkan gagasan pembaharuan ilmu ushul fiqh ini Turabi menyusun sebuah buku monografi bertajuk tajdidu ’ilmi ushul al-fiqh (Pembaharuan Ilmu Ushul Fiqh). Namun jika dicermati lebih dalam, seruan tersebut sesungguhnya kurang menyentuh esensi persoalan. Sebab pembaharuan atau reformasi menuntut adanya tawaran kaidah-kaidah baru sebagai wujud perbaikan dari kaidah-kaidah yang sudah melembaga selama ini. Hal ini belum nampak tersuguhkan secara elaboratif dalam seruannya tersebut. Apa yang dilakukan Turabi sebenarnya seruan moral untuk mengoptimalkan penggunaan ushul fiqh untuk mereformasi bangunan fiqh yang sesuai dengan perkembangan. Atau dengan ungkapan lain, apa yang dilakukan Turabi adalah bagaimana pengembangan ilmu ushul fiqh bisa dilakukan baik dari segi teknis maupun materinya. Dengan pola pengembagan seperti ini maka bangunan ushul fiqh yang sudah melembaga sesungguhnya masih bisa kita pertahankan dengan mengaplikasikannya sesuai persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi ummat belakangan ini. Pada kenyataannya, upaya pembaharuan apa pun yang dilakukan ujung-ujungnya juga tidak keluar dari lingkup bangunan ushul fiqh yang telah dirumuskan sebelumnya.

Apa yang menjadi seruan Turabi sesungguhnya sama dengan persepsi kebanyakan para Yuris akhir-akhir ini menyangkut kurang difungsikannya ilmu ushul fiqh untuk menorehkan ketentuan-ketentuan hukum baru sesuai tingkat perkembangan masyarakat. Keprihatinan seperti ini juga dilatari cara pandang sebagian besar masyarakat terhadap disiplin ilmu ushul fiqh. Mereka mengapresiasi ilmu ushul fiqh sebatas sebagai warisan yang mesti dipelajari dalam bentuknya yang bersih dan murni. Selain itu, keterbatasan metode pengajaran dan kesulitan bahasa yang terdapat pada sebagian sumber-sumber primer ilmu ushul fiqh turut mengondisikan problem pemberdayaan ilmu ini di tengah kehidupan beragama. Karena itu, jika kita menginginkan ilmu ini berkembang pesat secara alami dalam kehidupan beragama maka kita mesti mengubah cara pandang kita terhadap disiplin ilmu ini selain juga harus mengembangkan metode kajian dan pengajaran sesuai konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Jika dicermati lebih mendalam, kaidah-kaidah ushul fiqh yang ada sesungguhnya diadopsi dari nilai-nilai universal ajaran agama, bukan dari aspek partikulasi ajaran yang sangat teknis dan bersifat juz’i. Dengan mengacu pada nilai-nilai universal atau dalil kulli seperti ini maka ushul fiqh tidak mudah ketinggalan zaman dalam menyikapi aneka persoalan yang terus berkembang. Faktor lain yang menyebabkan ilmu ushul fiqh mampu beradaptasi dengan perubahan adalah keterlibatan logika formal dalam perumusan kaidah-kaidah-nya. Begitu rasionalnya bangunan kaidah ushul fiqh sampai-sampai banyak kalangan yang berestimasi bahwa disiplin ilmu ini sebenarnya merupakan produk impor dari ancientgreek (Filsafat Yunani Kuno).

Dalam batas tertentu, Turabi termasuk pemikir yang mempunyai anggapan demikian. Menurutnya, persoalan ushul fiqh semisal qiyas, istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, dan lain-lain merupakan prinsip-prinsip yang berasal dari filsafat Yunani dan logika ilmiah. Jika semua itu dapat berubah maka demikian pula dengan ushul fiqh. Apabila prinsip-prinsip logika Yunani mengalami perkembangan sebagaimana metodologi ilmu alam dan ilmu sosial maka ummat Islam mesti pula menggunakan prinsip-prinsip tersebut dalam ijtihad. Dengan pendekatan seperti ini maka upaya pembaharuan ushul fiqh dapat dilakukan.[19]

Gagasan seperti ini juga mempunyai kelemahan akademik karena seolah-olah Islam tidak mempunyai metodologi ilmiah sama sekali. Keterlibatan logika ilmiah seperti terperagakan dalam filsafat Yunani memang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam rumusan kaidah-kaidah ilmu ushul fiqh. Namun untuk mengatakan ilmu ushul fiqh sepenuhnya produk impor dari ancient greek juga kurang proporsional. Sebab, logika ilmiah yang diperagakan dalam ilmu ushul fiqh dilandaskan pada esensi ajaran wahyu secara universal selain juga mengapresiasi logika ketika hendak menghubungkan teks dengan indikasi hukumnya. Dari perpaduan inilah kemudian lahir rumus-rumus dan metodologi ilmiah dalam Islam yang kemudian membentuk epistemologi ushul fiqh.

Bersambung ke Bag.III….

Disusun Oleh:
Prof. Dr. Abu Yasid, M.A., LL.M

(Dosen Senior Ma’had Aly Situbondo, sekaligus Rektor Universitas Ibrahimy)

 

[1] Muhammad Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami, Juz I, hlm. 99; ‘Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulayman, al-Fikr al-Ushuli Dirasah Tahliliyyah  Naqdiyyah, hlm. 446.

[2] ‘Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulayman, al-Fikr al-Ushuli Dirasah Tahliliyyah  Naqdiyyah, hlm. 457.

[3] Muhammad Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami, Juz I, hlm. 98 – 99.

[4] Muhammad Bukhayt al-Muthi‘i, Sullam al-Wushul li Syarh Nihayah al-Sul, dicetak bersama Jamal al-Din ‘Abd al-Rahim bin al-Hasan al-Asnawi al-Syafi‘i, Nihayah al-Sul fi Syarh Minhaj al-Ushul, Juz II, hlm. 204.

[5] ‘Ali Hasb Allah, Ushul al-Tasyri‘ al-Islami, hlm. 6.

[6] Muhammad Adib Shalih, Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami, Juz I, hlm. 99.

[7] Ibid, hlm. 99-100.

[8] Musa bin Muhammad bin Yahya al-Qarni, Murtaqa al-Wushul ila Tarikh ‘Ilm al-Ushul, hlm. 39; Bandingkan dengan ‘Abd al-Karim bin ‘Ali bin Muhammad al-Namlah, al-Muhadhdhab fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqarin, Jilid I, hlm. 65.

[9] Ibid.

[10] Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat, hlm. 160.

[11] Al-Ghazali, al-Mustashfa min ’Ilm al-Ushul, Juz I, hlm. 13 – 14

[12] Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat, hlm. 161.

[13] Ibid, hlm. 150

[14] Ibid.

[15] Ibid, hlm. 152.

[16] Lihat al-Syafi’i, al-Risalah, hlm. 505.

[17] Abdul Halim Uways, al-Fiqh al-Islami Bayna al-Tathawwur wa al-Thabat, hlm. 153.

[18] Ibid.

[19] Ibid, hlm. 156.

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *