Perkuat “Kemerdekaan” Pesantren dengan Filosofi Telur Penyu

 

Oleh: Dr. A. Muhyiddin Khotib

(Dosen Senior Ma’had Aly Situbondo)

Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo yang salah satu keputusannya adalah penerimaan asas tunggal pancasila, merupakan suatu perhelatan tertinggi dalam institusi NU yang pertama kali dihadiri oleh penguasa Orde Baru, Presiden Soeharto. Saat itu juga, Gus Dur dipilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Muktamar ini dapat dibilang sebagai pintu masuk bagi pemerintahan “meliter” Soeharto untuk mengatur NU dan Pondok Pesantren, sehingga tidak sedikit tawaran/bantuan kepada pesantren, termasuk pengembangan koperasi.

Tetapi apa yang terjadi? Justru dengan diangkatnya Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU, pemerintah semakin sulit untuk mengatur NU.

Sementara Kiai As’ad Syamsul Arifin, Mustasyar ‘Aam PB NU, sekaligus menjadi tuan rumah dan kunci sukses Muktamar (demikian kata Rais ‘Aam terpilih, KH. Achmad Siddiq), sangat sederhana menanggapi bantuan-bantuan pemerintah itu dengan filososfi telur penyu.

Beliau menyampaikan secara terbuka di hadapan santri, “Bantuan pemerintah itu sama dengan telur penyu. Halal telurnya, tapi daging penyunya haram.” Dengan kata lain, ambil bantuannya tapi jangan ikuti kemaunnya. Ini murni logika beliau yang sangat mudah dicerna. Tidak terlalu sulit sehingga tidak harus dikaji dari berbagai perspektif.

Sosok Gus Dur dan Kiai As’ad itu penting direnung kembali agar pesantren tetap dalam posisi independensinya dan “kemerdekaannya” dalam mengatur segala urusannya. Biarkan pesantren sebagai “kerajaan-kerajaan” kecil yang mengitari bumi Nusantara. Dan “raja-raja” itu telah bersepakat untuk menjaga keutuhan NKRI.

Intinya kita kuatkan kemerdekaan dan kemandirian pondok pesantren.

Semoga bermanfaat.

Situbondo, 13 Agustus 2020

Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4798058606886830&id=100000482151533

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *